TESTIMONI ANDRINOF TENTANG PEMBANGUNAN YANG GAGAL
Oleh Agus Haryadi
Resensi Buku, Kompas, Senin 1 Oktober 2001
----------------------------------------------------------
Judul: Gagalnya Pembangunan, Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia Penulis: Andrinof A Chaniago Pengantar: Mohtar Mas'oed, Penerbit: Pustaka LP3ES Indonesia, 2001 Tebal: (xxix + 356) halaman.
----------------------------------------------------------
PEMBANGUNAN bagi Dunia Ketiga, baik keberhasilan maupun kegagalannya, tetap saja menjadi isu yang menarik untuk ditelusuri. Ada begitu banyak tesis yang dikemukakan, namun tak jarang pula yang runtuh akibat bertolak belakang dengan kenyataan yang berlangsung. Sehingga, hanya ada sedikit penuturan berkualitas yang memiliki kemampuan memaparkan secara holistik berbagai persoalan yang ada.
Satu dari sedikit buku berkualitas yang mencoba menjelaskan akar kegagalan Orde Baru dalam mengelola pembangunan adalah Gagalnya Pembangunan karya Andrinof A Chaniago.
Buku yang lebih tampak sebagai testimoni ini-ditulis berdasarkan hasil penelitian yang panjang selama lebih dari enam tahun-seakan menyentakkan kesadaran semua pihak bahwa akar kegagalan tersebut tidak semata-mata persoalan ekonomi. Kegagalan itu juga dipicu oleh pelapukan dalam periode yang panjang terhadap struktur sosial dan politik. Puncak pelapukan terjadi dalam episode keempat pembangunan Orde Baru yang disebut oleh Andrinof Chaniago sebagai periode hiper-pragmatis.
Satu dari sedikit buku berkualitas yang mencoba menjelaskan akar kegagalan Orde Baru dalam mengelola pembangunan adalah Gagalnya Pembangunan karya Andrinof A Chaniago.
Buku yang lebih tampak sebagai testimoni ini-ditulis berdasarkan hasil penelitian yang panjang selama lebih dari enam tahun-seakan menyentakkan kesadaran semua pihak bahwa akar kegagalan tersebut tidak semata-mata persoalan ekonomi. Kegagalan itu juga dipicu oleh pelapukan dalam periode yang panjang terhadap struktur sosial dan politik. Puncak pelapukan terjadi dalam episode keempat pembangunan Orde Baru yang disebut oleh Andrinof Chaniago sebagai periode hiper-pragmatis.
***
SEBAGAIMANA terungkap dalam buku ini, krisis yang menimpa Indonesia semenjak pertengahan tahun 1997 sesungguhnya merupakan kelanjutan dari krisis tersembunyi satu dasawarsa sebelumnya. Meskipun angka-angka pertumbuhan meningkat tajam secara mengesankan dalam 10 tahun terakhir Orde Baru-di samping indikator ekonomi makro yang sehat-sesungguhnya tersimpan bom waktu yang menunggu inisiasi untuk meledakkannya. Hal itu diakibatkan oleh ongkos yang mesti ditanggung pada bidang-bidang lain semacam sosial dan politik.
Kemerosotan itu dimulai tepat ketika pada tahun 1988 pemerintah meluncurkan kebijakan ekonomi di bidang moneter yang meliberalisasi sistem perbankan secara radikal melalui Paket Oktober 1988.
Program itu diikuti oleh dukungan nyata dari MPR lewat beberapa perumusan dalam GBHN 1988 dengan membuka peluang bagi pengusaha swasta yang bergerak di sektor pelayanan publik dan pembangunan perumahan. Di lembaga eksekutif terjadi restrukturisasi birokrasi yang mengurus masalah pertanahan untuk memberikan iklim kondusif bagi investor.
Kebijakan ekonomi yang lahir dari lembaga tertinggi negara dan eksekutif ini mengindikasikan konversi cara berpikir para pemimpin waktu itu menjadi hiper-pragmatis. Utamanya melalui eksploitasi nilai lokasi dan nilai lahan perkotaan, diikuti oleh kepadatan penduduk kota metropolitan sebagai potensi ekonomi tanpa memperhatikan problem-problem sosial yang niscaya muncul menyertai.
Bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang tampil mengejutkan sejak tahun 1988, sesungguhnya mulai berlangsung krisis laten yang mengalami akselerasi, dan memanisfes pada pertengahan tahun 1997.
Struktur ekonomi mengalami perapuhan akibat dominasi non traded goods di pasar modal maupun pasar barang dan jasa riil. Itu masih diperparah dengan terjadinya dislokasi sosial dan berbagai kesenjangan yang mengalami peningkatan signifikan akibat eksploitasi ruang, lokasi, dan lahan-lahan kota.
Asumsi awal yang mengharapkan pembangunan sosial berjalan dengan mengandalkan aliran dana kepada kelompok-kelompok sasaran, berakhir dengan kegagalan total. Masyarakat yang dijadikan sasaran pembangunan sosial lebih dilihat dengan pendekatan teknis-statis daripada dinamika sosial-kultural.
Akibat kumulatif dari kesalahan visi, strategi, dan kebijakan yang diperburuk oleh sikap hiper-pragmatis itulah yang mengakhiri pembangunan dalam wujud kegagalan, setelah sebelumnya ditapaki lewat proses pembusukan yang panjang.
Komplikasi dari berbagai kelemahan struktur di berbagai bidang ini mengakibatkan proses pemulihan ekonomi di Indonesia berjalan relatif lebih lambat dibandingkan sesama negara di kawasan Asia lainnya seperti Thailand atau Korea Selatan.
Di samping narasi tentang strategi pengelolaan pembangunan yang dilakukan pemerintah, Andrinof tak lupa-meskipun tidak cukup dominan-memasukkan pengaruh anasir asing dalam penyebab krisis di Indonesia. Sejumlah lembaga internasional disebutkan ikut bertanggung jawab atas terjadinya krisis yang parah di Indonesia.
Dorongan liberalisasi dan swastanisasi secara radikal setidak-tidaknya tidak lepas dari provokasi lembaga-lembaga donor seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Akibatnya, liberalisasi berlangsung prematur dengan dampak utamanya berupa kehancuran kohesivitas sosial yang sebelumnya menjadi kapital bagi keberlangsungan integrasi di Indonesia.
Provokasi itu mulai secara gencar dilakukan dalam periode tahun 1990-an dengan mensponsori berbagai konferensi tentang swastanisasi pembangunan infrastruktur lewat perluasan otoritas dan peran pihak swasta. Di lain pihak-fenomena ini menjadi bahan kritik Andrinof terhadap tumpulnya sikap kritis akademisi dan ahli ekonomi waktu itu-para ahli seakan terhipnotis untuk menerima bulat-bulat tekanan lembaga internasional. Para ahli itu menutup mata terhadap kemunculan berbagai gejala ketimpangan yang setidak-tidaknya, menurut analisis Andrinof, muncul dalam tujuh bentuk.
Kemerosotan itu dimulai tepat ketika pada tahun 1988 pemerintah meluncurkan kebijakan ekonomi di bidang moneter yang meliberalisasi sistem perbankan secara radikal melalui Paket Oktober 1988.
Program itu diikuti oleh dukungan nyata dari MPR lewat beberapa perumusan dalam GBHN 1988 dengan membuka peluang bagi pengusaha swasta yang bergerak di sektor pelayanan publik dan pembangunan perumahan. Di lembaga eksekutif terjadi restrukturisasi birokrasi yang mengurus masalah pertanahan untuk memberikan iklim kondusif bagi investor.
Kebijakan ekonomi yang lahir dari lembaga tertinggi negara dan eksekutif ini mengindikasikan konversi cara berpikir para pemimpin waktu itu menjadi hiper-pragmatis. Utamanya melalui eksploitasi nilai lokasi dan nilai lahan perkotaan, diikuti oleh kepadatan penduduk kota metropolitan sebagai potensi ekonomi tanpa memperhatikan problem-problem sosial yang niscaya muncul menyertai.
Bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang tampil mengejutkan sejak tahun 1988, sesungguhnya mulai berlangsung krisis laten yang mengalami akselerasi, dan memanisfes pada pertengahan tahun 1997.
Struktur ekonomi mengalami perapuhan akibat dominasi non traded goods di pasar modal maupun pasar barang dan jasa riil. Itu masih diperparah dengan terjadinya dislokasi sosial dan berbagai kesenjangan yang mengalami peningkatan signifikan akibat eksploitasi ruang, lokasi, dan lahan-lahan kota.
Asumsi awal yang mengharapkan pembangunan sosial berjalan dengan mengandalkan aliran dana kepada kelompok-kelompok sasaran, berakhir dengan kegagalan total. Masyarakat yang dijadikan sasaran pembangunan sosial lebih dilihat dengan pendekatan teknis-statis daripada dinamika sosial-kultural.
Akibat kumulatif dari kesalahan visi, strategi, dan kebijakan yang diperburuk oleh sikap hiper-pragmatis itulah yang mengakhiri pembangunan dalam wujud kegagalan, setelah sebelumnya ditapaki lewat proses pembusukan yang panjang.
Komplikasi dari berbagai kelemahan struktur di berbagai bidang ini mengakibatkan proses pemulihan ekonomi di Indonesia berjalan relatif lebih lambat dibandingkan sesama negara di kawasan Asia lainnya seperti Thailand atau Korea Selatan.
Di samping narasi tentang strategi pengelolaan pembangunan yang dilakukan pemerintah, Andrinof tak lupa-meskipun tidak cukup dominan-memasukkan pengaruh anasir asing dalam penyebab krisis di Indonesia. Sejumlah lembaga internasional disebutkan ikut bertanggung jawab atas terjadinya krisis yang parah di Indonesia.
Dorongan liberalisasi dan swastanisasi secara radikal setidak-tidaknya tidak lepas dari provokasi lembaga-lembaga donor seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Akibatnya, liberalisasi berlangsung prematur dengan dampak utamanya berupa kehancuran kohesivitas sosial yang sebelumnya menjadi kapital bagi keberlangsungan integrasi di Indonesia.
Provokasi itu mulai secara gencar dilakukan dalam periode tahun 1990-an dengan mensponsori berbagai konferensi tentang swastanisasi pembangunan infrastruktur lewat perluasan otoritas dan peran pihak swasta. Di lain pihak-fenomena ini menjadi bahan kritik Andrinof terhadap tumpulnya sikap kritis akademisi dan ahli ekonomi waktu itu-para ahli seakan terhipnotis untuk menerima bulat-bulat tekanan lembaga internasional. Para ahli itu menutup mata terhadap kemunculan berbagai gejala ketimpangan yang setidak-tidaknya, menurut analisis Andrinof, muncul dalam tujuh bentuk.
***
MELENGKAPI keseluruhan argumentasi yang dipaparkan dalam buku ini, tinjauan struktur politik yang keropos juga ikut ambil bagian dalam meruntuhkan agenda pembangunan nasional. Pengabaian yang panjang terhadap pentingnya pembangunan dan pelembagaan politik seakan merekam tragedi kegagalan itu kian sempurna. Tak kurang ekonom sekaliber Amartya Sen ikut menyempurnakan analisis tentang krisis di kawasan Asia sebagai titik nadir kegagalan pelembagaan politik.
Parahnya, kenyataan semacam itu ternyata tak diikuti oleh semangat untuk melakukan perbaikan. Usaha untuk melakukan transformasi politik berjalan tersendat-sendat. Sistem politik demokrasi yang dicita-citakan tak kunjung muncul. Sementara perkembangan yang pesat menuntut respons perubahan fundamental dalam sistem politik secara cepat.
Tak seperti judulnya yang tampak begitu provokatif dan terkandung kadar pesimisme yang tinggi, dalam buku ini Andrinof tetap optimis bahwa persoalan krisis tetap bisa diselesaikan. Meskipun ia mengakui, untuk itu butuh waktu yang relatif panjang.
Penulis menekankan pendekatan ekonomi tak bisa semata-mata diandalkan sebagai satu-satunya jalan keluar dari krisis multidimensi di Indonesia. Melainkan juga harus meliputi berbagai aspek lain seperti pembangunan struktur sosial, budaya, dan politik yang solid; pemberdayaan fungsi-fungsi lembaga politik dan birokrasi; meningkatkan daya kohesivitas masyarakat.
Parahnya, kenyataan semacam itu ternyata tak diikuti oleh semangat untuk melakukan perbaikan. Usaha untuk melakukan transformasi politik berjalan tersendat-sendat. Sistem politik demokrasi yang dicita-citakan tak kunjung muncul. Sementara perkembangan yang pesat menuntut respons perubahan fundamental dalam sistem politik secara cepat.
Tak seperti judulnya yang tampak begitu provokatif dan terkandung kadar pesimisme yang tinggi, dalam buku ini Andrinof tetap optimis bahwa persoalan krisis tetap bisa diselesaikan. Meskipun ia mengakui, untuk itu butuh waktu yang relatif panjang.
Penulis menekankan pendekatan ekonomi tak bisa semata-mata diandalkan sebagai satu-satunya jalan keluar dari krisis multidimensi di Indonesia. Melainkan juga harus meliputi berbagai aspek lain seperti pembangunan struktur sosial, budaya, dan politik yang solid; pemberdayaan fungsi-fungsi lembaga politik dan birokrasi; meningkatkan daya kohesivitas masyarakat.
***
WALAU demikian, buku yang dipuji oleh Dwight Y King sebagai jawaban terbaik atas akar krisis di Indonesia ini, tentu bukan tanpa kekurangan. Hal ini terlihat, misalnya, dari tidak cukup lengkapnya tawaran solusi terhadap krisis kelembagaan politik Indonesia.
Perbincangan seputar konstitusi, pranata demokrsi, dan institusionalisasi lembaga politik sebagai alternatif penyelesaian masalah tak cukup lengkap diutarakan. Padahal, jawaban terhadap persoalan-persoalan di atas akan berimplikasi terhadap tingkat stabilitas politik, di mana untuk negara-negara Dunia Ketiga, stabilitas politik sangat mempengaruhi, atau bahkan menentukan, usaha pemulihan ekonomi.
Kecuali itu, kecemasan terhadap lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia tampak cukup mendominasi (berlebihan?). Setidak-tidaknya hal itu terlihat dari penuturannya yang sarat tuduhan terhadap lembaga donor sebagai provokator liberalisasi di Indonesia. Dan, liberalisasi itu menciptakan krisis laten dalam bentuk penurunan kohesivitas masyarakat yang sebelumnya bermanfaat sebagai kapital sosial.
Akan tetapi, tuduhan Andrinof tentu saja bukan tanpa dasar. Hal ini diperlihatkannya dalam berbagai tabel serta diagram-sebuah penguraian data yang sesungguhnya jarang dilakukan oleh para pemerhati masalah politik-pada halaman-halaman terakhir.
Sebagai seorang peneliti di bidang politik, Andrinof tidak malas memanfaatkan data yang ada untuk memperkuat tesisnya. Sehingga pengembaraan intelektualnya tak lagi berjarak dengan fakta empiris, melainkan memang berangkat dari realitas yang berkembang dalam masyarakat.
Agus Haryadi, Associate Director CPPS Paramadina, Jakarta
Perbincangan seputar konstitusi, pranata demokrsi, dan institusionalisasi lembaga politik sebagai alternatif penyelesaian masalah tak cukup lengkap diutarakan. Padahal, jawaban terhadap persoalan-persoalan di atas akan berimplikasi terhadap tingkat stabilitas politik, di mana untuk negara-negara Dunia Ketiga, stabilitas politik sangat mempengaruhi, atau bahkan menentukan, usaha pemulihan ekonomi.
Kecuali itu, kecemasan terhadap lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia tampak cukup mendominasi (berlebihan?). Setidak-tidaknya hal itu terlihat dari penuturannya yang sarat tuduhan terhadap lembaga donor sebagai provokator liberalisasi di Indonesia. Dan, liberalisasi itu menciptakan krisis laten dalam bentuk penurunan kohesivitas masyarakat yang sebelumnya bermanfaat sebagai kapital sosial.
Akan tetapi, tuduhan Andrinof tentu saja bukan tanpa dasar. Hal ini diperlihatkannya dalam berbagai tabel serta diagram-sebuah penguraian data yang sesungguhnya jarang dilakukan oleh para pemerhati masalah politik-pada halaman-halaman terakhir.
Sebagai seorang peneliti di bidang politik, Andrinof tidak malas memanfaatkan data yang ada untuk memperkuat tesisnya. Sehingga pengembaraan intelektualnya tak lagi berjarak dengan fakta empiris, melainkan memang berangkat dari realitas yang berkembang dalam masyarakat.
Agus Haryadi, Associate Director CPPS Paramadina, Jakarta
