Gagasan3

MENCARI MANUSIA DEMOKRAT

2004-10-02T04:06:00.000-07:00

Mencari Manusia Demokrat

Oleh Agus Haryadi
Kolom Opini KOMPAS, Sabtu, 2 Oktober 2004

PADA setiap perubahan besar yang tengah terjadi, harapan baru selalu muncul sebagai anak kandung. Saat feodalisme merajalela di daratan Eropa pada abad pertengahan, revolusi industri menawarkan janji-janji baru tentang kebebasan, demokrasi, dan persamaan. Demikian pula dengan revolusi kaum Bolsevik, yang menawarkan kesetaraan sebagai jalan keluar bagi kesenjangan kronis antara buruh dan pemilik modal.

Di Indonesia, reformasi kerap dianggap menerbitkan harapan baru yang tak kalah besarnya. Harapan yang selalu dirawat keberadaannya seolah menjumpai momentum historis untuk tumbuh dan berkembang. Jalan menuju demokrasi yang sebelumnya sukar kini seolah lempang. Hanya kini, enam tahun pascagerakan reformasi, orang mulai bertanya-tanya, demokrasi macam apa yang diperlukan Indonesia. Sedangkan elite politik juga masih meraba-raba, untuk sebuah wajah baru dunia politik yang masih belum ketahuan bentuknya.

Yang jelas, Indonesia membutuhkan manusia-manusia demokrat. Perkaranya, ada banyak klaim yang bisa diumbar sebagai aktor politik demokrat. Namun, jarak terentang begitu lebar saat fakta empirik dibincangkan. Lantas, ke mana pencarian sebaiknya mulai dilakukan?

BANYAK orang percaya bila wajah demokrasi, atau nondemokrasi (otoriter?), merupakan konstruk identitas masyarakat politik di suatu negara. Relasinya diingatkan CC Rodee lewat hubungan yang mengaitkan antara cara pandang manusia dalam memahami sifatnya sendiri dan berbagai implikasinya (1983). Keterkaitan ini, bagi sementara kalangan, tampak begitu sumir.

Rodee membuat penyederhanaan yang mudah mengenai hal ini. Ia melihat, hanya ada satu aras utama mengenai manusia demokrat, yakni semua individu sejatinya berhak mengembangkan kepribadian dan bakat-bakatnya. Naasnya, baik kaum demokrat, maupun otoriter, bersepakat terhadap adagium yang acap kali disebut sebagai hak dasar ini. Di mana perbedaannya kini?

KESIMPULAN paling distingtif untuk membedakan keduanya terletak pada jangkauan tiap individu untuk mengembangkan diri tanpa bantuan pengelola kekuasaan yang menaungi mereka. Pada tingkat inilah, kaum otoriter memiliki perlakuan yang samar terkait kebebasan manusia guna memenuhi hak-hak dasar.

Plato punya keyakinan, manusia tidak memiliki pengetahuan terhadap kemampuan alamiahnya. Tanpa keimanan terhadap pedoman yang diberikan para pengelola kekuasaan, manusia terancam mengalami kemandulan dalam mengembangkan potensi diri.

Lebih ekstrem, Thomas Hobbes bahkan mengembangkan prasangka untuk memahami sifat manusia. Tiap individu pada dasarnya buruk, irasional, dan otaknya dipenuhi nafsu. Akal budi bukan faktor penentu manusia berperilaku. Satu-satunya cara untuk mengendalikan "keliaran manusia" disebutnya secara determinis dan more geometrico, adalah dengan menjadikan negara sebagai Leviathan, Deus mortalis. Negara adalah tuhan, yang menentukan salah atau benar-disertai kewenangan untuk menetapkan hidup dan matinya manusia sebagai obyek politik yang bisu (Franz Magnis-Suseno: 1987).

Secara tradisional, ajaran Kristen mengembangkan doktrin, manusia terlahir berdosa. Untuk mencapai keselamatan, manusia membutuhkan hukum-hukum Tuhan yang berlaku mutlak. Apalagi ditunjang pandangan Nominalisme Abad Pertengahan yang telah membuat manusia kehilangan kebebasan menafsirkan kebenaran setelah Tuhan diluhurkan secara sepihak. Dalam cara berbeda, Islam juga menyediakan berbagai norma yang berlaku sebagai keharusan. Pengelola kekuasaan memiliki otoritas untuk memberi tafsiran tunggal yang sering menggiring manusia dalam kejumudan (stagnasi) yang membabat kreativitas.

Sementara itu, liberalisme klasik telah lahir untuk mengakhiri dominasi monarki absolut yang feodal. Di bawah slogan kebebasan, negara dilempar ke tepian jurang kematian, meski tak sungguh-sungguh mati, kecuali menjadi pelindung borjuasi, seperti tuduhan Marx selama ini. Hak kepemilikan pribadi dijunjung tinggi sehingga membuat kapitalisme menjumpai lahan subur untuk berkembang biak. Dan negara mesti menutup mata atas kesenjangan dan gejolak sosial yang terus menjadi epidemi.

Di lain pihak, berkembang pula anarkisme yang secara meyakinkan berpendapat, satu-satunya wewenang dengan legitimasi moral dan sah adalah wewenang individu yang diberikan untuk dirinya sendiri. Wewenang individu tak dapat didelegasikan, juga tak dapat diwakilkan. Karena itu, jangan aneh bila anarkisme terus membangkangi semua jenis pengekangan yang diakibatkan kehadiran lembaga, termasuk lembaga keagamaan, kapitalisme, hak milik pribadi, dan tentunya, termasuk negara.

LANTAS, di mana manusia demokrat diposisikan keberadaannya? Di antara dua ekstrem yang menjadi pendulum metoda kekuasaan, manusia demokrat mesti merumuskan posisi spektrumnya.

Dalil etik pertama menjadi mufakat bagi banyak pemuka filsafat bahwa manusia demokrat menyediakan ruang kebebasan untuk mengartikulasikan kehendak pribadi. Manusia berlaku rasional dan memiliki kemampuan untuk menciptakan distingsi terhadap baik-buruk, juga benar-salah. Sehingga, konsepsi dasar manusia demokrat sudah sejak awal berhadap-hadapan dengan pretorian-militeristik yang mengharamkan sikap kritis tumbuh dan berkembang untuk mempertanyakan ulang semua jenis dogma.

Pada skala makro, di mana manusia hidup secara kolektif-kolegial, interaksi antarmanusia mengantar kebebasan pribadi menjumpai kebebasan yang juga dimiliki orang lain (lingkungan). Penafsiran atas kebenaran tak lagi menjadi otoritas tunggal-monolitik, tetapi multiinterpretasi di ruang tembus pandang. Pada level inilah moralitas publik terbentuk, yang dalam perkembangannya bertransformasi sebagai fakta sosial. Yang merupakan kesepakatan antarindividu dengan berbagai pengalaman, norma, keyakinan, dan budaya masing-masing.

Konsensus mulai terbentuk, dan muncullah hukum sebagai perangkat yang mampu memediasi kebebasan antarindividu. Jadi, hukum sama sekali tidak dimaksudkan untuk membabat kebebasan, tetapi sebaliknya, sebagai ujung tombak yang menjaga kebebasan-sekaligus kesetaraan dan solidaritas (Franz Magnis-Suseno: 1983). Hukum menciptakan pembatasan demi menjamin kebebasan manusia yang tak terlanggar oleh kebebasan tanpa batas. Ia mengatur ruang interaksi yang sehat agar kebebasan individu tak mencederai kebebasan pihak lain.

Regulasi dasar ini dengan sendirinya juga mengandaikan keberadaan lembaga publik (public agency) yang memiliki kewenangan dan otoritas sah untuk mengimplementasikan ide dasar hukum. Kehadiran negara menjadi relevan untuk memberi perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran yang diakibatkan oleh kebebasan tanpa batas.

Karena itu, gagasan hak kepemilikan pribadi, misalnya, juga perlu disertai kewajiban subsidiaritas negara terhadap warga. Yakni, sejenis kewajiban yang membuat negara harus mengintervensi persoalan masyarakat akibat terganggunya ekuilibrium struktur sosial seperti masalah kemiskinan, keadilan, dan kesejahteraan umum.

Negara tidak bisa menghindar dari kewajiban memberi perlindungan kepada anggotanya akibat kebebasan yang mengancam hak-hak hidup orang lain. Termasuk hak untuk hidup secara layak yang amat mungkin terganggu oleh hak kepemilikan pribadi lewat penguasaan kapital yang membabi buta. Juga oleh terjadinya kecenderungan eksploitasi kekayaan alam oleh berbagai korporasi multinasional di level internasional.

Di ranah inilah agaknya manusia demokrat memediasi semua kekuatan sosial politik dalam resultan yang mengutamakan kepentingan publik. Hukum diutamakan, bukan bermaksud membabat kebebasan, tetapi perlindungan sewajarnya terhadap prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umum warga negara. Tentu tak mudah, karena sejak awal gangguan pasti datang bertubi, terutama dari berbagai korporasi multinasional, yang menyimpan misi pengerukan laba di balik slogan demokrasi dan kebebasan.

Agus Haryadi Peneliti pada Universitas Paramadina, kini mahasiswa pada RWTH Aachen, Jerman

MIMPI PEMBANGUNAN DI TAHUN KE-59

2004-08-16T01:54:00.000-07:00

Mimpi Pembangunan di Tahun ke-59

Oleh Agus Haryadi

Kolom Opini KOMPAS, Senin, 16 Agustus 2004

SUATU kali, Farid Wadjidi, mahasiswa Indonesia di Belanda, mengutarakan kegusarannya melihat propaganda Pemerintah Belanda terhadap pelajar tingkat dasar dan menengah dalam memandang Indonesia. Di masa pendudukannya, kurikulum pendidikan Belanda selalu mengaitkan kolonialisme sebagai upaya melakukan modernisasi, pembangunan, dan memajukan peradaban. Penjajahan bukan kata yang tepat.

Karena itu, jangan heran bila hingga detik ini Pemerintah Belanda acap berlagak pilon dalam melihat masa lalu. Indonesia lebih dipandang sebagai teritorial yang uncivilized, dan Belanda hadir sebagai malaikat. Jadi, tak perlu ada maaf. Indonesia justru harus berterima kasih untuk semua usaha modernisasi di masa lampau. Kalaupun harus ada kata maaf, bukan Belanda yang melakukan, tetapi Indonesia. Mengapa? Karena aset dan perusahaan Belanda--yang mereka gunakan untuk menguras kekayaan alam Indonesia--dinasionalisasi Soekarno pascakemerdekaan. Belanda menderita kerugian besar. Atas kejadian itu Indonesia dianggap berutang!

Demikianlah kolonialis memandang penjajahan. Asumsi kerap dibangun dalam paradigma yang menguntungkan pihak pendominasi. Dalam teori hegemoni, alam sadar masyarakat diperangkap dalam kreasi imaji yang dibuat pemilik kekuasaan. Bila tak cukup, hegemoni dapat dikembangkan menjadi dominasi--yakni, saat kekuatan koersif (kekerasan) menjadi domain dalam mengendalikan pihak-pihak lain. Ekspresinya bisa diwujudkan lewat beragam cara, baik struktural maupun konvensional. Yang jelas, rasa takut yang masif adalah efek yang hendak dituju dari kebijakan sejenis ini.

MENGINJAK tahun ke-59 Indonesia merdeka tentu tak lepas dari hubungannya dengan cita-cita kebebasan. Dalam periode yang amat panjang, Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri (self determination right), satu cara paling sederhana untuk mengukur ruang kemerdekaan. Memaknai kemerdekaan sebagai kebebasan memiliki serentet konsekuensi yang serba terbuka untuk ditafsirkan.

Tulisan ini dimaksudkan sebagai refleksi guna mempertanyakan ulang, sejauh mana kemerdekaan benar-benar telah dirasakan, sekaligus mengingatkan kembali semangat dan cita-cita founding fathers di masa lampau untuk dicarikan relasinya dalam konteks kekinian.

Penempatan cara pandang Belanda atas Indonesia pada awal tulisan dimaksudkan sebagai analogi yang seragam tentang bagaimana Pemerintah Indonesia selama ini mengemukakan pandangannya. Pemerintah Belanda yakin mereka membangun, bukan menjajah.

Di Indonesia, pembangunan menjadi mantra ajaib yang bisa membuat semua hal bertekuk lutut. Pembangunan adalah ideologi, sekaligus persepsi imajinatif yang patut dipertanyakan legitimasinya.

Ada bahasa kekuasaan yang sering dipropagandakan sebagai landasan pembangunan, terungkap dalam stabilitas nasional, keamanan, dan kepentingan umum. Corak semacam ini terus bertahan sejak Orde Baru hingga sekarang.

Dalam cara berbeda, aktor politik hari-hari belakangan ini tak pernah alpa untuk mengingatkan kebutuhan Indonesia terhadap pemimpin kuat. Pemimpin kuat yang dipercaya bisa meletakkan fundamen pemerintahan yang stabil, jaminan keamanan, dan mampu merumuskan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi serta golongan. Sayang, asosiasi pemimpin kuat diterjemahkan dalam cara pongah. Pemimpin kuat, nahasnya, jarang dihubungkan dengan kemampuan mengatasi masalah KKN, perlindungan ekonomi rakyat, dan penegakan hukum. Pemimpin kuat adalah urusan tentara.

Cara pandang demikian memiliki kandungan analogi yang sama dalam cara Belanda melihat jajahannya. Mereka percaya telah membangun, namun sebenarnya menindas. Pembangunan terperangkap sebagai imajinasi akibat praktik hegemoni yang terus dipropagandakan. Dan praktik-praktik kekerasan dioptimalisasi sebagai medium pendukung untuk mengokohkan sendi-sendi stabilitas. Masyarakat tenang bukan karena kepuasan, tetapi akibat yang dimunculkan lewat ketakutan yang dahsyat.

Sekali waktu ada perlunya mengembangkan sisi empati negara terhadap apa yang dirasakan masyarakat Aceh, Papua, Maluku, Poso, Jawa, dan seluruh kawasan Indonesia. Ini bukan perkara sederhana karena akibat yang dimunculkan oleh kegagalan pembangunan amatlah besar. Separatis, salah satunya. Persis seperti ketika Indonesia dulu dituduh sebagai ekstremis-separatis oleh Belanda.

Gejala separatis, meski masih terbilang sporadis, jangan melulu dilihat melalui kacamata hitam. Separatis sering muncul sebagai fenomena manifes ketimbang laten. Perhatian pemerintah untuk mencari tahu motif tak terucap dalam setiap gejolak mutlak diperlukan. Dalam setiap reaksi, selalu ada aksi yang mendahului. Kondisi inilah yang harus digali.

Keadilan adalah soal pokok dalam bangun kenegaraan modern. Sejak Socrates merumuskan tujuan dasar negara yang berorientasi pada kebahagiaan dan berkembang sebagai kesejahteraan umum, keadilan senantiasa menjadi obyek pokok etika negara. Ketidakadilan yang tercermin dalam wujud ketidaksetaraan dapat terjadi di semua lini.

DALAM konteks budaya, misalnya, Indonesia masih dalam proses mencari identitas kebangsaan. Keragaman budaya membutuhkan ekuilibrium yang mampu mengakomodasi seluruh entitas budaya, tanpa ambisi satu pihak untuk mengeliminasi yang lain.

Pada sisi lain, eksploitasi kekayaan alam di satu kawasan demi memenuhi target-target pencapaian laba juga berpotensi memantik api kecemburuan dan kemarahan. Terlebih, bila pengelolaan sumber daya alam tak memerhatikan aspek-aspek lingkungan. Kejadian yang menimpa Teluk Buyat adalah karya manusia yang memadukan antara ketamakan, perselingkuhan elite politik dan pengusaha, serta keserakahan.

Sementara pada kota-kota besar, terutama Jakarta, telah berlangsung proses dehumanisasi pembangunan. Adalah benar bila gedung-gedung pencakar langit bertebaran di Jakarta. Tetapi, orientasinya lebih kepada membangun gedung-gedung mewah, membangun benda-benda mati, namun alpa membangun manusia. Pembangunan gedung-gedung yang mencolok mata itu kian tidak ramah kepada makhluk hidup. Karena itu, jangan terkejut bila bangunan sekolah begitu banyak, namun tawuran antarpelajar mudah dijumpai. Begitu pula dengan kemewahan yang kerap ditemui dalam bangunan mentereng di Jakarta, ternyata gagal menurunkan angka pengangguran dan kriminalitas yang meningkat tajam. Penggusuran pun kian giat dilakukan.

Seiring melesatnya angka pertumbuhan ekonomi di paruh pertengahan masa keemasan Orde Baru, stabilitas nasional diadopsi sebagai anak angkat pembangunan. Semua tuntutan yang menuturkan sikap berbeda lebih dianggap sebagai ancaman ketimbang kekayaan khazanah gagasan. Tak tersedia ruang cukup bagi kebebasan ekspresi sehingga hak menyatakan pendapat hanya tertulis rapi dalam konstitusi, tetapi tidak dalam kebijakan politik. Lantas, di mana kebebasan yang menjadi ruh kemerdekaan?

Di tahun ke-59 Indonesia merayakan kemerdekaan, dibutuhkan sebuah cara baru untuk memberi makna. Kemerdekaan adalah ruang kebebasan bagi rakyat. Maka sekali waktu, perlu bertanya tentang sejauh mana rakyat bisa meresapi arti pembangunan bagi dirinya. Bila ternyata rakyat menjawab tak ada pembangunan tetapi penindasan, maka sejatinya kemerdekaan itu tak pernah sungguh-sungguh ada. Yang ada cuma penjajah bernama baru: pemerintah. Mungkin benar, Belanda mewariskan begitu banyak pelajaran buat kita.

Agus Haryadi Peneliti, Kini Studi di RWTH Aachen, Jerman

DEBAT KANDIDAT PRESIDEN DALAM RUU PEMILIHAN PRESIDEN

2003-07-01T01:51:00.000-07:00

Debat Kandidat Presiden Dalam RUU Pemilihan Presiden

Oleh Agus Haryadi

Opini Kompas, Selasa, 1 Juli 2003

SEJAK MPR menetapkan model pemilihan presiden secara langsung lewat amandemen UUD 1945, optimisme atas pemulihan stabilitas politik mulai menunjukkan tanda-tanda positif.

Setidaknya hal itu mewakili keinginan publik untuk menampilkan pemimpin berkualitas dalam arti profesional dan tetap mengedepankan moralitas sebagai keharusan.

Testimoni atas bergeraknya roda transisi Indonesia sementara ini lebih banyak ditandai oleh kekecewaan dan sikap frustrasi yang masif dari berbagai lapisan masyarakat. Diskoneksitas antara aspirasi dengan policy menjadi ciri yang menegaskan ada sesuatu yang salah dari rezim demokrasi baru. Setidaknya, konstruksi institusionalisasi yang ada selama ini tidak mendukung kanalisasi partisipasi publik.

Itulah barangkali sebabnya kenapa kerja-kerja elektoral yang semestinya menjadi medium kontrol justru mengalami kelumpuhan yang akut. Demokrasi yang rencananya tumbuh justru layu sebelum berkembang; bahkan setelah sekian lama riak gelombang reformasi pertama kali digulirkan.

Transisi yang tengah berlangsung dalam realitas yang menjengkelkan ini butuh langkah radikal untuk mengatasinya. Liberalisasi yang ditandai oleh ledakan partisipasi membutuhkan keberanian seorang pemimpin untuk mengambil sikap tegas dalam penegakan hukum. Akan tetapi, berharap hukum dapat ditegakkan oleh seorang presiden tanpa kualitas legitimasi yang memadai dari rakyat juga sebuah fatamorgana.

Karenanya, konsensus nasional-yang diimplementasikan melalui proses elektoral-mesti mengarahkan seorang pemimpin nasional di masa yang akan datang memiliki integritas sekaligus kapabilitas yang meyakinkan. Semua itu agar operasionalisasi seorang presiden mengatasi krisis di masa transisi dapat berjalan efektif.

Pertanyaan yang kini mengemuka tentu saja adalah bagaimana menerjemahkan keinginan untuk memunculkan pemimpin berkualitas sehingga solusi atas krisis penegakan hukum tak menjadi nestapa yang memilukan. Translasinya dalam konteks demokrasi tentu tak dapat dilepaskan dari aspek institusionalisasi yang ditunjang konstruksi proseduralnya.

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, keputusan untuk mengubah model pemilihan presiden telah berhasil melahirkan konstruksi baru yang berbeda secara diametral dari sebelumnya. Legitimasi yang didapat seorang pemimpin nasional pada masa yang akan datang diharapkan dapat lahir dari sebuah konsensus nasional yang mengandaikan asas partisipasi dan konstituensi.

Meski demikian, hal tersebut belum memastikan munculnya seorang pemimpin berkualitas-yang gagasan-gagasannya dapat diandalkan untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa ini. Bahkan pada tingkat tertentu berpotensi menjadi bencana karena pemimpin yang sekadar mengutamakan popularitas semata justru memancing munculnya praktik otoritarian atas nama legitimasi rakyat yang diraih lewat pemilu.

LANGKAH berikutnya mesti diikuti proses seleksi terhadap para kandidat presiden dengan mengemukakan platform tentang apa yang akan dilakukan sebagai presiden bila kelak terpilih. Dari proses seleksi inilah kemudian rakyat dapat mendefinisikan pilihannya secara kalkulatif, rasional, dan obyektif sehingga seorang presiden terpilih adalah seorang pemimpin nasional yang memang sesuai kebutuhan zaman. Bukan sebaliknya, figur yang muncul hanya sebagai akibat langsung ekstrapopulisme atau pun mistifikasi personal yang secara sengaja ditumbuhkembangkan.

Dalam konteks ini, upaya untuk menerjemahkan proses seleksi melalui debat kandidat presiden menjadi relevan. Evaluasi kritis atas pembahasan RUU Pemilihan Presiden seolah mengabaikan arti penting seleksi tersebut. Terlebih di tengah arus deras ekspektasi masyarakat atas hadirnya seorang pemimpin yang mampu membebaskan Indonesia dari penjara krisis.

Untuk menempatkan permasalahan ini secara lebih jernih ada beberapa landasan etis dan praksis yang penting diketahui sebagai latar belakang urgensi debat calon presiden dimasukkan dalam praktik penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia.

Pertama, negara dipahami sebagai konsensus nasional dari warga negara, yang kelak diwujudkan dalam sebuah kontrak sosial (John Locke, 1632-1704). Dengan demikian, logika utama sebuah aktivitas elektoral adalah menetapkan kehendak umum (volonté générale, JJ Rousseau 1712-1778), yang operasionalisasinya diwujudkan lewat platform kandidat presiden.

Melalui debat publik, warga negara diberikan otoritas yang luas untuk menetapkan skala prioritas kebijakan publik sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, debat itu sendiri tidak pernah boleh dimaksudkan untuk mendefinisikan salah atau benarnya pandangan yang dimiliki seorang kandidat presiden. Tetapi, mendefinisikan kehendak warga akan kebutuhannya sendiri (statement of intent, Prof Miriam Budiardjo 2002).

Kedua, kesadaran bahwa negara muncul sebagai konsensus warga negara akan berakibat langsung pada pengertian eksplisit, bahwa pemimpin nasional tak diperkenankan-sedikitpun-tercerabut dari realitas sosial. Terlebih dalam diversitas budaya dan agama yang demikian tinggi di Indonesia meniscayakan individu dengan akseptabilitas tinggi di masyarakat. Dengan begitu, debat calon presiden memiliki relasi positif terhadap kualitas konsensus, sekaligus mereduksi terjadinya kesenjangan antara seorang pemimpin nasional dengan realitas sosial yang berkembang.

Ketiga, pada ranah yang lebih praksis, debat kandidat presiden menciptakan sirkulasi akuntabilitas menjadi jauh lebih efektif. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat memiliki parameter kuantitatif dan kalkulatif. Dengan demikian keberhasilan di tengah atau di akhir masa kepresidenan dapat diukur dengan melihat gagasan yang dikemukakan selama debat calon presiden sebelumnya.

Akuntabilitas ini bukan sekadar mereduksi manipulasi seorang kandidat melalui kemampuannya beretorika, tetapi sekaligus menegasikan kemungkinan terjadinya back room deal-atau yang dikenal sebagai politik dagang sapi-karena segenap platform dikemukakan secara manifes, bukan laten. Dalam jangka menengah dan panjang di masa transisi, hal itu ikut mendorong terbentuknya pemerintahan yang bersih karena terhindar dari ragam negosiasi yang menginisiasi praktik-praktik politik koruptif.

Sebaliknya, terbukanya ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat akan ikut memantapkan kesadaran otonom dari warga negara untuk mematuhi setiap kebijakan yang ditetapkan seorang presiden terpilih. Di sinilah orisinalitas gagasan tentang kekuasaan menemui bentuknya yang paling memukau, yakni persuasi-yang memiliki pengertian daya afeksi. Bukan koersi-yang cenderung mengoptimalisasi kekerasan dalam menuntut kepatuhan warga negara.

Keempat, budaya demokrasi senantiasa mengandaikan bentuk masyarakat modern yang dicirikan oleh rasionalitas berpikir. Debat calon presiden, secara simplistis mendorong suasana yang kondusif bagi publik untuk mengedepankan rasionalitas lewat gagasan dan program serta mendorong masyarakat terhindar dari berbagai bentuk mistifikasi politik yang dibuat-buat terhadap sosok individu tertentu. Jadi, kekhawatiran bahwa debat tersebut justru mengeliminasi rasionalitas adalah sebuah logika devian, menyimpang dan tak beralasan.

Kelima, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem presidensial, debat calon presiden ikut menegaskan garis demarkasi tersebut. Seorang presiden yang mengusung gagasannya lewat debat akan sangat menekankan visi kebangsaan dan operasionalisasinya secara matang. Dengan demikian, GBHN yang selama ini disusun oleh MPR tak lagi dibutuhkan. Mekanisme pertanggungjawaban akan secara langsung dihakimi oleh masyarakat lewat aktivitas elektoral yang berlangsung secara periodik.

Keenam, ada postulat dalam ilmu politik yang berlaku dalam semua bentuk rezim-baik demokrasi atau pun nondemokrasi, yakni: the many are ruled by the few (Gaetano Mosca). Yang membedakan keduanya terletak pada bagaimana cara seorang pemimpin meraih kekuasaan. Semakin mekanisme pergantian kekuasaan mampu mengakomodasi asas partisipasi dan konstituensi, maka kualitas demokrasi di suatu negara semakin baik.

DEBAT kandidat presiden dalam realitanya telah memastikan kedua asas tersebut terlaksana dengan baik. Karena, ruang publik untuk memilih sesuai dengan kebutuhannya berhasil membangun relasi yang kuat antara masyarakat pemilih dengan yang dipilihnya (konstituensi), sekaligus otoritas yang luas untuk secara aktif menentukan hasil akhir sebuah proses elektoral (partisipasi).

Meski demikian, kekhawatiran sebagian pihak akan kemungkinan terjadinya kontraksi dalam masyarakat akibat debat kandidat presiden harus tetap dipikirkan guna mencegah terjadinya disintegrasi, baik nasional maupun sosial. Tetapi, sama sekali bukan alasan yang tepat untuk menolak pelaksanaan debat calon presiden masuk dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Terlebih, dengan mengutarakan sejumlah tuduhan bahwa debat kandidat presiden tak berkesesuaian dengan budaya timur dan demokrasi di Indonesia.

Kebutuhan akan lahirnya seorang pemimpin berkualitas sudah sangat mendesak. Bila tidak, dapat dipastikan Indonesia akan tetap tenggelam dalam nestapa yang lebih panjang dan memilukan, sekaligus memalukan.

Agus Haryadi, Mantan Penanggung Jawab Debat Calon Presiden di Kampus UI Salemba tahun 1999. Kini sedang Belajar di Jerman.

MORALITAS NEGARA

2002-08-01T03:58:00.000-07:00

Moralitas Negara

Cermatan Kritis Peran Negara dalam Pasal 34
Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945

Oleh Agus Haryadi

Opini Kompas, Kamis, 1 Agustus 2002

DI tengah gelagat kemungkinan perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berakhir di jalan buntu dan konsentrasi sebagian besar kalangan terhadap isu politik, kekuasaan, dan segenap polemik yang menyangkut kelembagaan negara, agaknya ada satu agenda yang luput dari hingar bingar perubahan (keempat) konstitusi kali ini. Yakni, kesejahteraan sosial disertai pembenahan seputar tarik ulur peran negara dalam ranah publik saat memberdayakan fungsinya sebagai pelindung warga negara dari epidemik kemiskinan ekonomi (poorness) dan pendidikan (unwell educated), serta kualitas hidup yang rendah (poverty). Tentu sukar disangkal bila persoalan kesejahteraan sosial dikategorikan dalam perkara mahapenting. Tetapi, kenyataannya, tak banyak--untuk sekadar mengatakan tidak ada--aktor-aktor politik yang memberi perhatian serius atas persoalan itu. Akibatnya, konstitusi yang sejatinya merupakan arena konsensus kewargaan kehilangan orientasi guna menerjemahkan tujuan utama kehadiran negara, yaitu kesejahteraan. Ironis.

Di setengah abad pascakemerdekaan Indonesia, perubahan konstitusi menjadi sekadar medium yang sempurna untuk mempraktikkan definisi Harold D Laswell mengenai politik: Who gets What, When, How (1958). Dan seolah abai terhadap lokus fungsional negara yang tegas menuntut tanggung jawab negara untuk menyejahterakan warganya (Aristoteles: 384-322 SM). Karena itu, kealpaan itu--yang dengan sengit justru dikamuflasekan para pengelola negara sebagai tengah memperjuangkan kesejahteraan masyarakat--berpotensi menjadi bumerang yang mengancam eksistensi negara itu sendiri.

Sementara, benih-benih yang mengarah pada disintegrasi nasional akibat ketidakseriusan pemerintah mengatasi persoalan kemiskinan mulai menampakkan tanda-tandanya di Indonesia. Riak-riak separatis yang ditunjang dukungan sebagian masyarakat internasional telah siap memantik ilalang kemiskinan menjadi api perlawanan. Keinginan untuk sekadar bisa hidup layak akhirnya disalahpahami negara sebagai sinyalemen pembangkangan yang harus dihadapi dengan stigmatisasi sparatisme dan solusi kekerasan.

Timor Timur dapat disebut sebagai langkah awal yang akan terus menggerogoti kedaulatan Indonesia diikuti kawasan-kawasan lain yang siap menyusul, yang baru berhenti saat negara sudah mampu mengakhiri kelengahannya dalam membaca situasi yang tengah berkembang. Serta berani mengutarakan pengakuan dosa yang mengatalisasi daya kontemplatif semua pihak diiringi dengan semangat memperbaiki diri.

Paradigma lama yang semata-mata bertumpu pada pengabdian rakyat melalui cara-cara irasional hanya akan melahirkan dua model masyarakat, yang keduanya sama-sama tak menguntungkan bagi perkembangan masyarakat (society development) itu sendiri. Di satu sisi, sikap kritis yang berkembang liar akan bertransformasi menjadi kekuatan baru yang mengancam kedaulatan negara. Di lain pihak, loyalitas irasional akan menciptakan tatanan baru yang mendaulat chauvinisme sebagai ciri yang melekat kuat bersamanya.

Pada titik inilah negara membutuhkan paradigma baru yang secara eksplisit mengandalkan aspek moralitas sebagai inspirasi pengelolaannya. Tak cukup di situ, moralitas dan etika juga perlu diobyektivikasi melalui serangkaian pengaturan melalui konstitusi. Hal ini penting diakomodasi agar para pengelola negara tidak lari dari tanggung jawabnya sebagai pejabat (pelayan) publik.

Negara Sosial

Moralitas negara adalah sebentuk perilaku yang di dalamnya mengandung unsur-unsur keberpihakan negara terhadap kepentingan masyarakat. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) mengistilahkannya sebagai volontè gènèrale untuk melokalisasi pihak-pihak yang dianggap masuk kriteria tanggung jawab negara saat memanifestasikan perlindungannya.

Dalam konteks ini, ruang yang membuka probabilitas bagi terciptanya kesenjangan di masyarakat, atau kemiskinan kolektif dalam tatanan yang ada, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk direkonstruksi. Di sinilah negara dituntut berperan pro-aktif menyediakan lingkungan kondusif bagi penyelenggaraan ekonomi berkaidah moralitas kolektif. Di mana semangat kekeluargaan--dalam pengertian brotherhood, bukan kinship--menjadi karakteristik dominan.

Dengan demikian, negara tak semata-mata sebentuk organisasi yang memberi keuntungan bagi sebagian kecil warganya, tetapi dengan tegas menjejakkan wilayah keberpihakan pada kepentingan umum. Inilah yang disebut sebagai negara sosial, bedakan pengertiannya dari negara sosialis.

Hal yang cukup penting diingat dari kekhasan negara sosial adalah berlakunya prinsip-prinsip subsidiaritas, yakni sikap pro-aktif negara untuk mengintervensi aktivitas masyarakat bila dianggap perlu. Subsidiaritas sama sekali tak sama artinya dengan etatisme, karena negara hanya terlibat urusan yang dianggap gagal diselesaikan masyarakat (Franz Magnis Suseno: 1987). Di lain pihak, subsidiaritas juga alergi hidup berdampingan bersama liberalisme yang mengerangkeng peran negara atas nama kebebasan dan demokrasi.

Dengan demikian, subsidiaritas adalah ekuilibrium sekaligus seni untuk menjajaki sejauh mana negara terlibat atau dilibatkan, dalam suatu aktivitas tertentu di masyarakat. Kondisi masyarakat yang berbeda dari satu negara dan negara lain tentu berimplikasi pada perbedaan persentase peran negara saat mengimplementasikan prinsip subsidiaritas.

Hal yang perlu digarisbawahi dalam konteks ini adalah keterlibatan negara tidak bisa disetarakan pemahamannya dengan kedermawanan (charity). Karena segi fungsional subsidiaritas baru bisa berjalan efektif saat masyarakat (civil society) memiliki tingkat partisipasi tinggi-bukan mobilisasi-dalam menggerakkan roda aktivitas kemasyarakatan di berbagai sektor seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan.

Oleh karena itu, karena tugas negara sesungguhnya terletak sebagai fasilitator yang menyediakan ruang kompetitif bagi seluruh warga negara. Namun, tetap memperhatikan pentingnya pemerataan ekonomi. Inilah yang lantas disebut Lee Kuan Yew, menteri senior Singapura, sebagai fair trade yang membedakannya dari free trade.

Bentuknya yang lebih praksis bisa dilakukan dengan mengaktivasi kebijakan yang berpihak kelompok ekonomi lemah. Kemunculan arena pasar bebas sebagai efek langsung internasionalisasi perdagangan dunia bisa jadi berakibat pada memburuknya sistem perekonomian nasional bila negara tak mengembangkan strategi khusus yang berpihak pada ekonomi rakyat. Atau di lain bentuk, negara bisa mengembangkan metodologi yang dapat mengantisipasi kerugian pelaku ekonomi lemah akibat bencana alam dan kecelakaan tak terduga sejenis itu.

Sehingga kemiskinan yang tercipta akibat kesalahan struktural oleh negara dapat dihindari seoptimal mungkin dengan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi secara merata.

Pasal 34 dan Departemen Sosial

Dalam Pasal 34 Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 telah muncul 2 ayat baru selain Ayat (1) yang telah ada sebelumnya. Pun pada Ayat (1) Pasal 34-sesuai naskah asli UUD 1945-sesungguhnya terkandung persoalan yang cukup serius, yakni penafsiran. Yakni penafsiran tentang: fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara.

Ayat ini jelas menempatkan negara tidak lagi dalam konteks prinsip subsidiaritas yang mengandaikan pentingnya partisipasi masyarakat, tetapi justru menegaskan fungsi kedermawanan negara yang mengandung unsur mobilisasi--bukan partisipasi otonom--saat masyarakat menghadapi problem kemiskinan (poorness dan poverty) dalam dirinya. Terlebih selama kurun waktu lima dasawarsa boleh dibilang pemerintah tak pernah menjalankan kewajibannya sebagaimana tertera dalam ayat itu. Ini terjadi karena memang bukan di situ semestinya negara berperan, tetapi merancang strategi yang mampu mengatasi kendala struktural yang berakibat pada kemiskinan dalam tubuh masyarakat.

Jadi, kendala dari ayat itu tidak semata-mata selama ini negara mengabaikan pesan yang diamanatkan Ayat (1) Pasal 34 UUD 1945, tetapi secara substansial, metodologi kedermawanan (charity) tak akan menyelesaikan masalah kemiskinan yang begitu kompleks. Dengan demikian, kandungan dari ayat itu dapat direvisi dengan: Fakir miskin dan anak-anak yang telantar adalah tanggung jawab negara. Sehingga negara tak sekadar memberikan "ikan", melainkan "kail" agar usaha mengatasi kemiskinan dapat berlangsung lebih permanen melampaui kemiskinan absolut yang menjadi fenomena sebelumnya.

Kecuali itu, Pasal 34 juga diikuti penambahan dua ayat berikutnya. Ayat (2) berbunyi: Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan. Dan ayat terakhir Pasal 34 berbunyi: Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pada kedua ayat terakhir ini sebenarnya tercermin pengertian yang lebih akomodatif terhadap prinsip subsidiaritas. Apresiasi yang tinggi layak diberikan atas penyusunan ayat itu. Tetapi, tentu saja terakomodasinya kedua ayat itu dalam Pasal 34 memberi dampak logis di tingkat manifestasi, di antaranya pengembangan strategi pemerintah, dalam hal ini Departemen Sosial (Depsos), untuk lebih memahami praktik operasionalnya.

Selama ini Departemen Sosial banyak dikritik masyarakat karena dalam menjalankan tugas dianggap reaktif dan bukan pro-aktif. Depsos baru bekerja saat terjadi bencana alam seperti banjir, gempa, pengungsian, dan berbagai insiden sejenis. Tetapi, lengah saat dituntut berperan lebih aktif untuk mengatasi kemiskinan secara permanen dan tidak sekadar temporal. Apalagi bila dimintakan untuk menyusun langkah-langkah strategis mengatasi kendala struktural yang menimpa masyarakat.

Alasan klise yang umum dikemukakan biasanya menyangkut masalah anggaran seperti diakui Sekjen Depsos, Rokhadi, yang menyebut kisaran 0,07 persen dari total APBN (Gatsu 06, TVRI, 3/7/2002). Tetapi, lebih mendasar lagi, strategi mengatasi kemiskinan bukan hanya tugas Depsos, tetapi terkait berbagai kementerian lain di sektor ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Karena itu, koordinasi yang rapi dan sinergis mutlak dibutuhkan guna mengakselerasi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Di masa depan, tuntutan terhadap Menko Kesra bersama pejabat kementerian lain terletak pada kemampuannya untuk merancang strategi yang lebih terencana serta menghindari kemungkinan bersikap reaktif yang tidak mampu menyelesaikan persoalan berjangka panjang. Kecuali, bila pemerintah tidak berniat untuk mengatasi problem kemiskinan yang menjadi ciri dominan dari wajah Indonesia hari ini.

Selain itu, perbincangan tentang kesejahteraan tentu tak bisa dilepaskan dari sistem perekonomian nasional. Kebutuhan untuk melakukan efisiensi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi mesti diimbangi asas kekeluargaan dan pemerataan. Lagi-lagi peran negara amat dibutuhkan untuk menjadi fasilitator yang bijak untuk mengadvokasi semua kelompok di masyarakat.

Jangan sampai muncul kejadian di mana kemiskinan justru hadir di tengah masyarakat sebagai akibat kendala struktural yang dibuat para pengelola negara. Akan amat mengenaskan bila kemiskinan struktural justru terjadi di tengah melimpahnya kekayaan alam Indonesia dan masyarakatnya yang disebut-sebut religius. Manusia Indonesia semestinya tak berhak menyandang gelar miskin.

Dan yang penting diingat, masalah kemiskinan tak semata-mata soal minimnya pendapatan (poorness), tetapi juga meliputi rendahnya kualitas hidup seperti kesehatan dan pendidikan (poverty). Karena itu, Ayat (2) Pasal 34 diharapkan mampu mengatasi kemiskinan yang diakibatkan perilaku diskriminatif aparat pengelola negara di sektor pendidikan dan kesehatan hanya karena seorang warga negara tak memiliki sepeser uang.

Agus Haryadi, Peneliti pada Universitas Paramadina, Jakarta

MENEGUHKAN DEMOKRASI MELALUI MEKANISME PEMILIHAN PRESIDEN

2002-07-22T16:55:00.000-07:00

MENEGUHKAN DEMOKRASI MELALUI MEKANISME PEMILIHAN PRESIDEN

Oleh Agus Haryadi

Opini Kompas, Senin, 22 Juli 2002

Dituliskan kembali dalam Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM)

DALAM laporan perkembangan pelaksanaan tugas yang disusun Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja (BP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengenai Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945, telah tercantum klausul yang menindaklanjuti pembahasan Pasal 6A Ayat (4) yang tak sempat selesai pada pembahasan perubahan ketiga terdahulu. Ayat yang masuk dalam Bab Kekuasaan Pemerintahan Negara ini memunculkan dua alternatif yang merupakan tindak lanjut sistem dua putaran yang dikehendaki dalam mekanisme pemilihan presiden.

Sebelumnya, melalui Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 ditegaskan, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya dua puluh persen suara di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Persoalan muncul begitu para kandidat presiden dan wakil presiden tidak ada yang mampu memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam pasal itu. Di lain pihak kemungkinan untuk memenuhi kuota yang dipersyaratkan itu agaknya terbilang sulit bila dikorelasikan terhadap faktor diversitas masyarakat yang ditunjang oleh tingginya tingkat kepesertaan partai politik dalam pemilu. Karena itu, pembahasan putaran kedua dalam proses elektoral lembaga kepresidenan bukan hanya sekadar penting dari segi ketatanegaraan, tetapi juga dari segi teknis menuntut seperangkat aturan yang mampu memperkuat basis legitimasi presiden terpilih, kelak.

Pada prinsipnya, pemilihan presiden secara langsung merupakan bentuk manifes dari konsekuensi model demokrasi presidensial (presidential democracy) yang menghendaki sumber legitimasi rakyat bagi lembaga eksekutif dan legislatif. Kepemimpinan nonkolegial kepala pemerintahan yang didukung stabilitas yang tinggi sebagai ciri inheren dalam demokrasi presidensial, hanya mungkin dicapai lewat pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Jadi, tiap usaha yang mencoba mencelakai mekanisme pemilihan presiden dengan memangkas hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri, hanya dapat dipahami sebagai bentuk inkonsisten dari demokrasi presidensial. Terlebih, bila mengingat kesepakatan sebelum proses amandemen ini mulai berjalan, bahwa semangat yang terbangun dalam perubahan konstitusi adalah mempertahankan praktik-praktik ketatanegaraan demokrasi presidensial-yang sama artinya menutup ruang bagi demokrasi parlementer (parliamentary democracy).

Kecuali itu, pemilihan presiden langsung secara eksplisit memposisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang praktiknya diatur dalam konstitusi. Kepemimpinan oligarkis sebagaimana terjadi selama ini, telah menyediakan pelajaran berharga betapa suara rakyat menjadi tidak bermakna ketika manipulasi berlangsung terbuka di lembaga tertinggi negara yang bertugas untuk memilih presiden di era Orde Baru beserta periode transisi yang menyertai kemunculan Abdurrahman Wahid sebagai presiden dengan menyingkirkan Megawati yang menjadi pemimpin partai pemenang Pemilu 1999. Karena itu, pemilihan presiden langsung lebih merupakan sebuah keharusan sejarah dengan derajat kemendesakan yang amat tinggi untuk mengakhiri kemungkinan terjadinya (kembali) berbagai pelanggaran dan praktik-praktik manipulatif yang secara kondusif tersedia dalam mekanisme pemilihan presiden tidak langsung.

***

DALAM konteks penerjemahan sistem pemerintahan presidensial, dapat dipahami bila para pakar Hukum Tata Negara berkali-kali mengingatkan agar MPR menetapkan pemilihan presiden langsung sebagai pilihan cerdas untuk Indonesia. Prof Ismail Suny dalam satu kesempatan dialog ikut mengemukakan pentingnya untuk tidak "mengganggu" konsensus yang telah dibuat rakyat lewat pemilu (Gatsu 06, 19 Juni 2002, TVRI). Karena itu, usaha yang bersikeras mengambil alih mekanisme pemilihan presiden ke MPR adalah tindakan menodai artikulasi suara warga negara sekaligus menutup kanal partisipasi publik dalam proses-proses politik di skala nasional.

Namun, munculnya dua alternatif dalam Ayat (4) Pasal 6A Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945, menandai masih cukup dominannya berbagai pihak di BP MPR yang mempertahankan model pemilihan putaran kedua yang diserahkan kepada MPR. Ada berbagai alasan dikemukakan, mulai dari soal biaya sampai argumentasi ideologis yang menuduh pemilihan presiden langsung sebagai pelanggaran atas sila ke-4 Pancasila yang menekankan permusyawaratan dan perwakilan.

Dalam hal pembiayaan, sekilas tampak seolah-olah pemilu dua putaran akan menghabiskan anggaran milyaran rupiah yang jumlahnya dua kali lipat dibanding sistem satu putaran oleh rakyat yang dilanjutkan pemilihan di MPR pada putaran kedua (Pasal 6A Ayat (4) Alternatif 1). Kenyataannya, hal demikian sama sekali tidak benar. Hadar Gumay-masih dalam kesempatan dialog Gatsu 06 TVRI, menyebut kalkulasi untuk pemilu putaran kedua akan memakan anggaran sekitar 30 persen dari total pemilihan putaran pertama.

Hal itu disebabkan tidak diperlukannya kembali penggandaan barang-barang yang digunakan untuk menyukseskan pemilu, seperti kotak suara, bilik pemilihan, hingga pelatihan bagi panitia pemilihan dari tingkat nasional hingga lokal. Jadi, alasan biaya tinggi-pada kenyataannya memang tinggi, bahkan untuk satu putaran sekalipun-tidak bisa dipertahankan sebagai argumentasi memadai. Lebih-lebih bila melihat pengalaman beberapa negara lain yang menghabiskan biaya lebih besar di kemudian hari, karena lemahnya legitimasi yang dimiliki presiden terpilih akibat menggunakan sistem satu putaran (one round system). Mengorbankan mekanisme pemilihan presiden langsung di kedua putaran demi biaya murah hanya akan menuntut biaya yang jauh lebih mahal bila terjadi krisis legitimasi, kelak.

Sebaliknya, pemilihan putaran kedua akan amat bermanfaat bagi pembentukan pemerintahan yang kuat, efektif, dan berbasis legitimasi yang tinggi. Bandingkan misalnya bila sistem satu putaran yang digunakan (first past the post system atau one round system) ternyata "hanya" melahirkan seorang presiden dengan tingkat kemenangan yang tak melebihi persentase 50 persen, tentu akan menciptkan lembaga pemerintahan yang lemah, labil, dan mudah dijatuhkan dengan alasan amat politis-sebuah tindakan yang sebenarnya tabu dalam model demokrasi presidensial.

Meski demikian, putaran kedua pun tak akan banyak bermanfaat bila tidak dilakukan (kembali) oleh rakyat. Titik kritis dari Alternatif 1 Ayat (4) Pasal 6A Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 terletak pada besarnya kemungkinan praktik manipulatif diulangi kembali dalam sidang-sidang MPR saat melakukan pemilihan presiden di masa datang. Bayangkan bila MPR justru mendaulat presiden yang sekadar menempati posisi nomor dua hasil pemilu di putaran pertama. Tentu MPR akan amat mudah menjadi sasaran tembak melalui berbagai tuduhan semisal money politics. Persis seperti yang terjadi saat Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden menyingkirkan Megawati yang "hanya" duduk di kursi wakil presiden.

Atau seandainya MPR menetapkan pilihan nomor satu dari pemilu putaran pertama, hal ini juga akan tampak seperti kejenakaan politik yang mengundang kritik, karena ternyata MPR menyelenggarakan sidang hanya untuk memilih presiden yang sudah jelas dari putaran pertama. Untuk apa sidang dilangsungkan bila hanya sekadar menetapkan apa yang sudah pasti. Kondisi demikian tak ubah dengan model satu putaran (first past the post) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Di tengah kebutuhan masyarakat atas pemerintahan yang stabil, mengambil alih pemilihan putaran kedua dari rakyat kepada MPR jelas merupakan tindakan yang terbilang gegabah.

Di luar itu, kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya praktik money politics dalam pemilihan presiden secara langsung, jelas merupakan perkara yang tidak masuk akal. Pasalnya, seberapa besar sesungguhnya partai mampu melakukan suap kepada rakyat yang memiliki hak suara dengan jumlah tak kurang dari 100 juta orang. Tentu dibutuhkan anggaran amat besar untuk melakukan kecurangan sejenis itu. Katakanlah bila harga satu suara Rp 10.000-di luar biaya kampanye beserta seluruh atributnya--maka dibutuhkan satu trilyun dari seorang kandidat presiden untuk menyuap rakyat, sebuah nominal yang besar tentunya.

Lain halnya bila pemilihan dilakukan melalui perantara MPR, maka kemungkinan terjadinya praktik money politics jauh lebih besar. Karena anggaran yang dibutuhkan untuk menyuap seluruh anggota MPR tidak sebesar yang dibutuhkan untuk menyuap rakyat. Atau, kalaupun betul-betul terjadi praktik money politics dalam pemilihan presiden langsung, maka itu pun masih bisa dikatakan lebih ringan keburukannya mengingat tetesan uang benar-benar jatuh ke rakyat, bukan kepada segelintir elite di MPR yang mengantungi efek kekuasaan dalam pemilihan presiden.

***

SATU perkara lain yang juga patut disoroti dalam mekanisme pemilihan presiden, adalah usulan Fraksi Golkar melalui Andi Mattalata di Panitia Ad Hoc I BP MPR untuk membatasi jumlah kandidat presiden. Caranya, dengan membolehkan seseorang menjadi kandidat presiden bila telah meraih dukungan minimal 35 persen dari satu atau lebih partai politik yang ada di MPR. Sehingga, menurut kalkulasi ini tak mungkin ada lebih dari dua kandidat presiden yang bertarung di tingkat nasional.

Usulan ini tentu tidak lepas dari kepentingan fraksi yang mengusulkan. Dapat diduga, bila merujuk pada hasil perolehan suara pemilihan umum yang lalu, persaingan kandidat hanya akan didominasi dua partai terbesar pemenang pemilu, PDI Perjuangan dan Golkar. Dengan demikian, partai-partai lain di luar kedua partai itu besar kemungkinan kehilangan kesempatan menampilkan kader terbaiknya sebagai calon presiden. Selanjutnya, dalam proses pencalonan akan diikuti "pemaksaan" terhadap partai-partai di luar PDI-P dan Golkar untuk berkoalisi dengan kedua partai tadi. Prinsip keadilan dan hak untuk dipilih dapat dicederai lewat aturan main seperti ini.

Tak hanya itu, model pencalonan sejenis ini akan berakibat fatal menjadi polarisasi ekstrem dalam masyarakat yang diakibatkan simplifikasi sosiologis. PDI-P yang diidentifikasi sebagai representasi kalangan nasionalis akan kembali berhadapan secara terbuka dengan kalangan agama (Islam). Celakanya, posisi asimetris ini ternyata sekadar membuka kotak pandora yang justru berpotensi membuka luka lama menjadi konflik sosial membahayakan. Di sinilah sikap arif dan dewasa dibutuhkan dari para politisi untuk tidak memanfaatkan simbol-simbol keagamaan demi kepentingan kekuasaan. Jadi, membuka ruang seluas-luasnya bagi partai-partai yang berhasil memasukkan kadernya ke parlemen, tidak semata-mata persoalan keadilan an sich, tetapi juga terkandung persoalan lain yang membutuhkan kecermatan semua pihak untuk bersikap arif. Bila Golkar gigih bertahan dengan ide semacam ini, maka pada masanya Golkar akan dianggap pemicu terjadinya konflik horizontal, disintegrasi sosial, dan menguatnya kembali politik aliran di Indonesia.

Sebagai kesimpulan untuk menutup pembahasan mekanisme pemilihan presiden langsung ini, merujuk pada Pasal 6A Ayat (4) Alternatif 2 Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat baik di putaran pertama dan kedua merupakan obyektifikasi yang logis untuk memanifestasikan prinsip demokrasi presidensial, keadilan, dan stabilitas. Sementara partai yang menjadi instrumen demokrasi diharapkan mampu menjadi media institusionalisasi politik yang menjadi kanal-kanal partisipasi rakyat dengan tidak melakukan pemasungan terhadap partai politik di parlemen yang hendak mencalonkan seseorang menjadi kandidat presiden.

Agus Haryadi, Associate Director Center for Presidential and Parliamentary Studies, Universitas Paramadina

JIKA AMANDEMEN GAGAL MENJELANG ST-MPR 2002

2002-06-19T16:21:00.000-07:00

Jika Amandemen Gagal
Menjelang ST-MPR 2002

Oleh AGUS HARYADI

Opini Pikiran Rakyat, Rabu, 19 Juni 2002

SETELAH kurun waktu lima dasawarsa berlalu melengkapi serangkaian kisah sakral UUD 1945, amendemen yang tengah berlangsung kali ini di MPR adalah ujian pertama setelah usaha perubahan sebelumnya melalui Badan Konstituante gagal (digagalkan?) lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ujian ini penting bukan semata-mata tuntutan reformasi yang mengeskalasi pasca kejatuhan mantan Presiden Soeharto, melainkan juga keniscayaan sejarah yang mengharuskan reformasi konstitusi harus segera dilaksanakan.

Ada banyak motif penggagalan menyusul agenda amendemen konstitusi yang (semestinya) akan berakhir dalam beberapa bilangan bulan ke muka. Akan tetapi, sejumlah skenario yang sempat muncul menjelang berakhirnya amendemen konstitusi pastinya akan memberikan dampak yang sangat luas terhadap keberlangsungan sistem politik di masa yang akan datang.

Meskipun "hanya" ada tak kurang dari 200 orang yang ikut serta menandatangani pernyataan GNP untuk menolak amendemen konstitusi - terlebih fraksi TNI/Polri sudah jauh-jauh hari menegaskan sikapnya untuk tetap meneruskan proses amendemen hingga usai - tetapi setiap kemungkinan yang bisa mengarah pada kegagalan amendemen konstitusi mesti segera diantisipasi. Sebab kalau tidak - dan amendemen benar-benar gagal, kecelakaan sejarah dalam bentuk disintegrasi sosial, maupun teritorial, akan menjadi realitas baru bagi Indonesia. Dan masa depan siap mengadili generasi hari ini sebagai nukleus penyebab kehancuran.

***

UMUMNYA, pihak-pihak dari dalam MPR sendiri yang menolak kelangsungan amendemen konstitusi terklasifikasi dalam berbagai lokus kepentingan. Sukar untuk memba-yangkan penolakan amendemen ter-sebut berangkat dari kepentingan yang sama dan bulat. Irisan-irisan politik berjangka pendeklah yang justru seringkali menginisiasi usaha menghentikan perubahan konstitusi terus menerus dilakukan.

Yang pertama adalah, kelompok yang masih terlihat erat kaitannya dengan romantisme masa lalu. Sehingga, resistensi terhadap perubahan lebih dikarenakan motif sederhana tentang orisinalitas paradigma berpikir para founding fathers. Tak jarang pula, pihak-pihak ini melontarkan tuduhan yang kelewat dangkal dengan menyebut usaha merubah UUD 1945 sebagai perilaku yang tak mencerminkan sikap sebagai seorang nasionalis.

Persepsi kebangsaan yang dibangun dalam ruang kesadaran terbatas telah menjelmakan cara atau logika berpikir diktatorial. Sehingga, kebenaran ditafsirkan secara tunggal dan monolit oleh mereka yang mengklaim sebagai nasionalis sejati. Hal demikian tentu saja mengancam diversitas sekaligus melanggengkan kebiasaan tekstur berpikir yang berwajah tunggal.

Derivasinya, pemahaman yang membabi buta atas UUD 1945 menjadi kendala hebat untuk memafhumkan demokratisasi dalam proses amendemen yang tengah berlangsung saat ini. Bahkan di saat realitas politik yang mendesakkan gelombang perubahan berada dalam spirit reformasi yang digegapgempitakan oleh gerakan mahasiswa di era 1998, sekalipun. Celakanya, model berpikir tradisionalisme ini tak hanya menghinggapi kalangan generasi tua. Tapi juga masuk dalam ruh kesadaran sebagian kecil kalangan muda yang terobsesi oleh semangat revolusioner Bung Karno.

Sayangnya, kelompok ini juga seperti alpa untuk membuka berkas sejarah yang masih sangat toleran dan adaptif atas relevansi zaman yang terus berkembang. Bung Karno berulang kali menegaskan bahwa UUD 1945 disusun dalam situasi darurat dan tertekan, sehingga usaha mereformasi konstitusi mendapatkan ga-ransinya melalui UUD 1945 sendiri.

Kelompok kedua yang menolak amendemen konstitusi berasal dari kalangan yang mengalami trauma sejarah di masa lalu. Salah satunya menyangkut perubahan pasal 29 UUD 1945 yang dianggap sebagai virus laten yang sewaktu-waktu siap dikonversi untuk mengakomodasi Piagam Jakarta. Di lain keadaan, juga terdapat kelompok-kelompok yang merasakan kekhawatiran yang cukup besar atas diadopsinya sistem kapitalisme yang sama sekali tak berpihak dengan kepentingan ekonomi rakyat. Sehingga, kemungkinan untuk mengamendemen pasal 33 UUD 1945 memunculkan reaksi yang berlebihan berupa penolakan atas amendemen itu sendiri secara keseluruhan.

Bila melihat motif penolakan amendemen pasal-pasal tertentu--seperti pasal 29 dan 33 --sesungguhnya kecemasan itu dapat dipahami. Sebagai negara dengan tingkat diversitas masyarakat yang sangat tinggi, usaha untuk memasukkan kepentingan salahsatu agama tertentu memang mengandung resiko sosial yang tak kecil. Di samping potensi disintegrasi sosial, hal tersebut juga dapat menciptakan malapetaka ketidakadilan sosial.

Kecuali itu, berkaitan dengan keberpihakan negara terhadap ekonomi yang sampai hari ini masih dianggap belum memadai, memang masih menjadi kendala hebat bagi pertumbuhan ekonomi rakyat. Terlebih kalau pasal 33 UUD 1945 dirubah dengan pasal lain yang lebih moderat terhadap pasar bebas yang cenderung menggilas ekonomi rakyat yang minim kapital. Kegelisahan pakar ekonomi rakyat di tengah persaingan para pemilik kapital besar yang cenderung menggilas pelaku ekonomi bermodal kecil, sepatutnya mengundang simpati dan dukungan banyak pihak.

Argumentasi yang berkembang dalam usaha mempertahankan pasal 29 dan 33 UUD 1945 memang masih menemui relevansinya dalam logika zaman yang berkembang pesat. Karenanya, dengan memperhatikan diversitas yang ada dalam struktur sosial masyarakat Indonesia dan lingkungan ekonomi yang selama ini tidak kondusif bagi perkembangan ekonomi rakyat, maka usaha mempertahankan pasal 29 dan 33 UUD 1945 harus didukung oleh semua kalangan. Akan tetapi, dukungan untuk mempertahankan pasal-pasal tersebut semestinya tak perlu sampai menolak agenda amendemen konstitusi secara keseluruhan pada pasal-pasal yang lain. Terlebih, bila proses amendemen yang tengah berlangsung saat ini adalah bagian dari skenario penyelamatan transisi menuju rumah baru Indonesia; demokrasi.

Kelompok ketiga yang kini juga tengah giat melakukan penolakan terhadap proses amendemen UUD 1945 adalah sejumlah anggota MPR dari utusan golongan yang merasa proses amendemen yang tengah berlangsung saat ini justru mengancam kedudukan mereka di masa yang akan datang. Bila kemudian MPR yang diposisikan sebagai joint session terdiri atas DPR dan DPD melalui proses elektoral, maka pertanyaan serius bagi utusan golongan adalah persoalan yang menyangkut sumber legitimasi.

Bila mereka berkeras bahwa sumber legitimasi utusan golongan berasal dari pemilu, maka atas dasar apa kelompok kepentingan berorientasi pada kekuasaan. Bukankah mekanisme kepartaian adalah sistem paling legitimate untuk proses rekruitmen politik di suatu negara. Bila tinjauannya digeser sebagai functional groups, maka dalam segi praksisnya juga akan menghadapi kendala yang tidak kecil. Hal ini terkait dengan kelompok kepentingan mana saja yang dianggap layak untuk duduk di keanggotaan MPR. Bila kelompok agama dianggap tidak terepresentasikan dalam MPR, misalnya, bukankah ada banyak partai berdasar agama yang menjadi peserta pemilu.

Jadi, kelompok kepentingan yang saat ini bernama utusan golongan di MPR semestinya bisa berpikir dalam kerangka yang lebih luas di luar keterbatasan cara berpikir yang bersifat jangka pendek, sempit, dan mengedepankan kepentingan kelompok. Bila logika abusive masih terus menerus dipertahankan, maka sepertinya sulit untuk bisa berharap proses amendemen yang tengah berlangsung saat ini bisa bergerak dalam langkah yang lebih progresif.

Kelompok keempat yang terlibat dalam proses pengganjalan amendemen UUD 1945 adalah kekuatan politik baru namun memiliki mentalitas politik lama. Orientasi kekuasaan jauh lebih besar pengaruhnya dalam kelompok ini yang semata-mata dimotivasi oleh faktor pragmatisme politik atas kekhawatiran kehilangan kewenangan yang mereka genggam saat ini.

Kesadaran bahwa amendemen yang tengah berjalan saat ini akan berdampak apda pemangkasan yang radikal terhadap kewenangan lembaga eksekutif, legisltif, dan yudiktif, telah membuahkan situasi yang sama sekali tidak nyaman bagi kelompok-kelompok pragmatis. Hal demikianlah yang secara mengkhawatirkan memunculkan kekuatan status quo berwajah baru dengan tingkat penindasan yang jauh lebih besar.

Di luar MPR sediri juga terdapat pihak-pihak yang juga bersemangat mengkampanyekan ide penolakan amendemen konstitusi. Kelompok kelima ini umumnya berasal dari pihak-pihak yang terlanjur menempatkan UUD 1945 sebagai doktrin yang bersifat eternal. Karenanya, anggapan bahwa merubah konstitusi sama dengan merubah fundamen bangsa Indonesia, senantiasa menjadi ciri argumentasi dari kelompok ini. Biasanya mereka berasal dari kalangan purnawirawan TNI hasil didikan masa pemerintahan Orde Baru yang memang giat melakukan sakralisasi UUD 1945. Atau kalaupun tidak, berasal dari kelompok generasi tua yang terikat dengan romantisme sejarah masa lalu. Bahwa penghargaan yang tinggi terhadap para founding fathers sama artinya dengan penghargaan untuk merubah UUD 1945.

Kelompok kelima ini gagal untuk memahami secara komprehensif bahwa konstitusi sejatinya merupakan kontrak sosial antara negara dengan warganeagra. UUD 1945 sama sekali bukan sakramen suci yang anti perubahan. Sebaliknya, konstitusi senantiasa dipenuhi oleh fleksibilitas yang berkorelasi positif terhadap perkembangan zaman. Sehingga, kontrak sosial baru akan selalu menjadi wacana yang mencuat ke permukaan setiap kali konstitusi gagal menyamai relevansi zaman.

Terakhir--dan ini merupakan kelompok yang paling berbahaya--yakni pihak-pihak yang justru mengagendakan skenario penjatuhan pemerintahan Megawati lewat krisis konstitusi. Dengan terancamnya agenda amendemen, maka hal paling niscaya bagi Mega adalah instabilitas yang berakibat pada menurunnya kredibilitas pemerintah karena dianggap gagal untuk menyelamatkan proses reformasi di Indonesia.

Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, krisis konstitusi ini sangat mudah untuk bertransformasi pada wujud baru berupa gerakan massa yang digagas oleh mahasiswa. Gelombang demonstrasi akan kembali memanaskan suhu politik nasional hingga puncaknya berakhir dengan usaha menjatuhkan kepemimpinan Megawati.

Sayangnya hal ini tidk cukup disadari oleh para anggota DPR/MPR RI dari fraksi PDIP, sehingga berpotensi untuk bermuara pada delinasi politik rezim yang saat ini tengah berkuasa. Kalau saja realitas jangka panjang semacam ini dipahami oleh orang-orang yang mendukung pemerintahan Megawati, maka dapat dipastikan langkah sebagian anggota PDIP untuk menghentikan proses amendemen konstitusi, akan segera usai.

***

REALITAS politik yang saat ini tengah berkembang bisa mengarah pada berbagai kemungkinan. Termasuk di dalamnya adalah kemungkinan terhentinya amendemen UUD 1945 yang berpeluang mengikutsertakan jatuhnya korban fisik, waktu, ataupun disintegrasi sosial. Tak ada jalan untuk melarikan diri selain bahwa amendemen konstitusi harus diselesaikan. Bila tidak, sejumlah skenario ledakan sosial menanti, mulai dari disintegrasi sosial hingga krisis konstitusi dan kejatuhan pemerintahan Megawati. Berikut sekadar ilustrasi kemungkinan situasi yang berkembang ke arah destruksi politik.

Kondisi yang akan menyertai kegagalan amendemen konstitusi akan diawali dengan berlangsungnya krisis konstitusi. Di mana lembaga-lembaga negara kehilangan pegangan yang kokoh untuk mengambil langkah-langkah politik yang konstruktif bagi penyelamatan transisi. Semua aturan menghadapi situasi yang saling bertabrakan satu dengan yang lain. Sehingga, secara radikal memicu gerakan politik di tingkat elite memanaskan suhunya masing-masing.

Di lain pihak praktik dan budaya politik patron-klien yang masih melekat dalam struktur budaya masyarakat Indonesia juga ikut mendorong melibatkan konflik yang serius di tingkat massa. Kekerasan menjadi ancaman baru yang sewaktu-waktu siap diledakkan secara massif.

Di tengah ruas-ruas konflik yang menginisiasi disintegrasi sosial, gerakan mahasiswa muncul sebagai elemen yang menegaskan terlaksananya amendemen UUD 1945 hingga usai. Sehingga, kegamangan elite kian menjadi-jadi dan memancing pemikiran ke arah terbukanya kemungkinan dikeluarkannya dekrit. Tapi sayang, TNI yang semenjak awal mendorong proses amendemen harus terus dilakukan, telah sampai pada satu sikap yng tak bisa diubah: tak mendukung dekrit presiden. Kecuali, bila pemerintah Megawati berhasil menggandeng kekuatan militer yang masih terus tergoda untuk bemain politik seperti masa Orde Baru. Sebab, sulit berharap dekrit bisa berjalan secara efektif selagi pihak militer tidak memverbalisasikan dukungannya secara nyata. Pada keadaan demikian, sukar untuk mengatakan pemerintah Megawati akan bisa bertahan sebagai pemerintahan yang kuat. Seandainya pemerintahan Mega berhasil mengatasi konflik yang mungkin muncul pada Sidang Tahunan yang akan datang sekalipun, keberlangsungan pada periode pemerintahan Mega berikutnya akan berada dalam keadaan lemah dan tidak berdaya menghadapi tekanan massa yang terus mengalami eskalasi.

Belum lagi tuntutan masyarakat daerah yang terus menerus menyuarakan agenda otonomi tiba-tiba secara sporadis berubah tuntutan tidak sekadar menjadi federal, melainkan menuntut kemerdekaan dari pemerintah Indonesia.

Tentu saja situasi politik semacam ini tidak pernah diharapkan akan terjadi. Tapi upaya untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk semacam itu menuntut keseriusan pemerintah yang tengah berkuasa saat ini untuk terus melanjutkan proses pembaharuan, atau amendemen UUD 1945, yang berlangsung hingga benar-benar usai. Sebab bila tidak, kecarutmarutan siap menghadang dengan intervensi asing yang juga sigap dengan agenda balkanisasi untuk menancapkan pengaruh baru di wilayah negara-negara baru yang dulunya bernama Indonesia.

ANTARA LIBERALITAS DAN SOSIALISME

2002-06-15T09:34:00.000-07:00

ANTARA LIBERALITAS DAN SOSIALISME

___________________________________

(Judul asli artikel ini adalah SUBSIDIARITAS: ANTARA LIBERALISME DAN SOSIALISME. Namun, oleh pihak Redaksi Kompas diedit dengan sebuah tajuk baru, seperti yang tertulis di atas)

___________________________________

Oleh Agus Haryadi

Opini Kompas, Sabtu, 15 Juni 2002

DALAM karya klasik The Fable of the Bees (1714), Bernard de Mandeville melontarkan salah satu pemikiran kontroversialnya yang kelak menjadi rujukan utama teoritisi politik dan ekonomi. Tesis Bernard itu adalah, manusia punya sifat dasar yang serakah, egois, tamak, dan sering mementingkan diri sendiri. Dalam diri manusia tak tersedia perangkat akal budi selain semata-mata mengandalkan naluri alamiah yang mengancam kepentingan satu pihak terhadap yang lain.

Keyakinan itu sejalan dengan pendapat Thomas Hobbes (1651). Hobbes menyebut keadaan demikian sebagai keadaan alamiah (state of nature) yang biasa dicirikan oleh peperangan antarsesama (bellum omnium contra omnes).

Kekhawatiran kedua filsuf itu mendapatkan peneguhannya dalam tradisi mazhab sosialisme klasik yang menunjuk formasi sosial kapitalisme sebagai penjelmaan masyarakat yang digambarkan alamiah (primitif?) tadi. Pascarevolusi industri dan berbagai temuan baru yang mendukung perkembangan teknologi telah merekonstruksi masyarakat dengan dua ciri utamanya, efisiensi dan pembagian kerja (division of labor).

Dari sini lalu masyarakat terfragmentasi dalam kelas-kelas yang pada tahap selanjutnya disederhanakan oleh para penafsir Marx menjadi pemilik modal dan kaum pekerja (proletariat). Efisiensi yang disebabkan oleh pemanfaatan teknologi telah sukses membangun siklus industri yang menggunakan modal dan tenaga kerja dalam jumlah minim. Tentu harus diakui adanya sejumlah dampak negatif akibat efisiensi tenaga kerja, yakni munculnya angka pengangguran yang tinggi.

Bagi sebagian masyarakat yang "beruntung" masuk pasar kerja, industrialisasi juga tak bisa dihandalkan untuk mewujudkan ragam ekspektasi (harapan) menyangkut kesejahteraan diri mereka. Persaingan ketat telah berdampak pada rendahnya apresiasi terhadap hasil kerja para buruh serta mengalienasi mereka secara radikal dari pekerjaan. Penjelasan Marx (1848) mengenai teori nilai lebih ikut meneguhkan argumentasi seputar pengisapan kaum kapitalis terhadap hak-hak kaum buruh.

Sistem perekonomian kapitalis yang dicirikan oleh pengakuan atas hak pribadi, mekanisme pasar, motif laba setinggi-tingginya, dan penyempitan ruang gerak negara (Deliarnov: 1995), telah memberi keleluasaan bagi para pemilik modal besar untuk mendominasi pihak-pihak lain yang menjadi subordinasinya. Bekerja tidak lagi dibangun oleh pilar kesetaraan dan kemitraan, tetapi direlasikan lewat logika eksploitatif pemilik modal terhadap kelompok pekerja.

Kebebasan yang menjadi ciri dasar paham liberalisme klasik diyakini tak membawa maslahat bagi manusia, kecuali sekadar menyediakan lingkungan yang kondusif bagi sebagian kalangan untuk memangsa yang lain. Karena itu, jangan aneh bila sejumlah begawan ilmu politik abad pencerahan meyakini, demi menghindari kekacauan (restless), maka negara harus diberi otoritas penuh untuk mengatur warganya.

Dalam konteks ini, Thomas Hobbes adalah ilmuwan politik yang paling fenomenal. Ia mengasosiasikan negara dengan Leviathan, monster purba yang kejam dan ganas, yang dipercaya mampu mengendalikan warga negara dari sifat tamak, serakah, dan gemar mementingkan diri sendiri (Franz Magnis-Suseno: 1994).

Meski banyak dicerca karena dianggap mengekang kebebasan rakyat, sejumlah negara telah membuat eksperimentasi model negara Leviathan. Sekalipun tetap menolak disebut sebagai totaliter atau antidemokrasi, beberapa negara yang sempat didaulat sebagai kampiun komunisme internasional, di balik dalih diktator proletariat, sempat ikut terlibat di dalam proyek pembentukan negara Leviathan.

Celakanya, intervensi negara yang semula dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada kaum marjinal, justru berakibat buruk terhadap kebebasan sipil (civil liberties). Keterlibatan negara tak lagi bergerak pada ranah publik (public sphere), tetapi menjurus ke ruang privat. Pemasungan hebat terjadi hingga menumpulkan potensi kritis masyarakat dalam locus kesadaran yang direkayasa negara.

Berseberangan dengan liberalisme yang menisbikan peran negara dalam masyarakat, maka negara Leviathan adalah penjelmaan eksplisit dari etatisme. Dengan sistem itu, negara menembus semua lini kehidupan, dari urusan publik hingga yang privat-partikelir.

***

MELODRAMA umat manusia yang kini tengah mengawali fase pertama milenium ketiga dianggap mulai mampu mengatasi tembok ideologis sejak perang dingin berakhir. Terlebih dalam perkembangannya ke muka, pertarungan ideologi antara kapitalisme dengan komunisme justru mengalami kebangkrutan di pihak negara-negara komunis. Tetapi, sekurangnya dalam cita-cita sosialisme klasik tetap terkandung semangat dan moralitas yang bersih, betapa kesetaraan adalah sesuatu yang sangat penting dalam peradaban manusia.

Kedua ideologi--selain negara-negara non-blok--yang sebelumnya mewakili arus besar masyarakat dunia mulai bergeser pada dialog yang memoderasi kedua peradaban. Hanya saja, usaha untuk melakukan revisi dari kedua pihak belum mencapai satu kesepakatan akhir yang bisa menawarkan solusi kemanusiaan bagi masyarakat internasional.

Sejumlah kendala masih menghambat karena reinkarnasi liberalisme klasik, yang diwujudkan dalam tatanan dunia baru, kembali muncul pada skala lebih luas: neoliberalisme. Hipotesis yang diyakini Francis Fukuyama (1992) boleh jadi menghadapi tentangan keras dari banyak kalangan karena keraguan sebagian besar masyarakat internasional untuk membiarkan puncak dialektika peradaban berakhir di kedua anak kembar liberalisme: kapitalisme dan demokrasi (Noam Chomsky: 2001).

Asumsi-asumsi yang dibangun dalam standar yang seragam mengenai pasar bebas memiliki kandungan masalah yang tidak kecil. Hal ini diawali saat kapitalisme primitif mulai memenetrasi negara-negara berkembang sebagai pasar baru yang dipaksa berkompetisi di tengah kesenjangan yang berlangsung akut dan tidak seimbang. Fatalnya, kesenjangan itu sendiri terjadi akibat praktik kolonialisme masa lalu yang dilakukan sejumlah negara (yang kini) maju karena pemindahan paksa aset dan sumber daya alam.

Dengan kemajuan teknologi yang amat pesat di hampir semua negara metropolis, tentu menjadikan mereka raksasa di sektor perdagangan luar negeri. Meraup laba dalam jumlah besar sangat mungkin dilakukan pada saat Dunia Ketiga sendiri tengah mengalami kegagapan mengatasi budaya konsumtif di dalam negeri. Karena itu, membiarkan negara terjebak pada asumsi-asumsi standar negara maju yang menghindarkan peran negara dalam berbagai aktivitas masyarakat, adalah hal yang membahayakan.

Kecemasan masyarakat Dunia Ketiga tentu amat beralasan. Terlebih bila memperhatikan efek globalisasi yang berhasil memunculkan rezim internasional yang memiliki tafsir kebenaran monolit dan memiliki sudut pandang hukumnya sendiri. Apalagi saat ini negara-negara maju di Amerika dan Eropa tengah giat memberikan bantuan pinjaman dengan sederet persyaratan yang umumnya mengacu pada Washington Consensus, di mana praktik-praktik perdagangan bebas mendapatkan justifikasi lembaga-lembaga keuangan internasional.

Dalam situasi gamang semacam ini, Dunia Ketiga dapat dipastikan menghadapi ancaman yang tidak kecil. Terutama bila menyangkut hubungan dagang antarnegara yang berakibat pada hancurnya pasar domestik yang kalah bersaing meski asas efisiensi sudah diterapkan dalam standar produksi. Persoalan itu terjadi tentu bukan sebuah tindak apologetik yang mengharapkan "pengertian" negara-negara maju. Tetapi, persaingan yang menerapkan standar perdagangan yang sama, usai praktik pengisapan kolonialisme masa lalu, adalah sebuah ketidakadilan.

Meski demikian, hal ini tidak berarti mengkristalisasikan semangat penolakan terhadap pihak asing dalam bentuk antiglobalisasi. Kecuali sekadar menekankan arti penting keterlibatan negara dalam perdagangan ataupun sektor industri yang kerap merugikan kaum buruh Dunia Ketiga. Harga buruh yang murah-dalam praktiknya-tak jarang dimanfaatkan sebagai bagian promosi paling efektif untuk mengundang investor luar negeri guna memperluas korporasi transnasional di negara-negara terbelakang.

Apabila ada hal yang mungkin perlu dicemaskan menyangkut keterlibatan negara, hal itu mungkin adalah terbentuknya otoritarianisme--atau bahkan totalitarianisme--saat negara (state) diundang masuk meyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat-sipil (civil society). Untuk menjawab permasalahan sejenis ini, negara harus diletakkan dalam kapasitas negara sosial--bukan sosialis--yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan seluruh warganegara (Franz Magnis-Suseno: 1994).

Dalam pandangan liberalisme klasik, segala sesuatu yang menyangkut kesejahteraan sosial tidak diakui sebagai tanggung jawab negara. Kemiskinan struktural yang diakibatkan ketimpangan sistem sosial lebih dilihat semata-mata kegagalan warga negara sendiri yang tak mampu bertahan di tengah kompetisi yang ketat.

Kembali pada pentingnya negara sosial, pembentukannya dapat dipahami dalam konteks yang lebih fundamental bila memperhatikan motif yang melekat padanya. Dalam masyarakat demokrasi modern, negara dibentuk atas motif konsensus warga negara (kontrak sosial) yang berasosiasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang tidak sanggup diselesaikan secara individual seperti keadilan, distribusi kemakmuran, kesejahteraan, penegakan hukum, keamanan dan lain-lain (John Locke: 1632-1704). Singkatnya, Aristoteles menyebutnya sebagai eudaimonia, atau dalam pengertian yang luas berarti kebahagiaan atau kesejahteraan.

Bila negara tak dapat menjamin kesejahteraan warganya, maka di titik itulah negara dikatakan mengalami disfungsional, dan serta merta warga negara memiliki hak untuk melakukan pengingkaran atas negara yang diwujudkan melalui hak menentukan nasib sendiri (self determination right).

Sebagai kelengkapan negara sosial, undangan warga negara atas negara untuk terlibat dalam menyelesaikan persoalan yang tidak bisa diselesaikan masyarakat disebut dengan prinsip subsidiaritas. Demarkasi definisi dari prinsip subsidiaritas menegaskan batasnya saat masyarakat tak sanggup mengatasi masalah yang dihadapinya.

Dalam konteks pembahasan ini terkait dengan efek negatif perdagangan bebas yang disokong neoliberalisme. Di luar kebutuhan masyarakat, negara haram mencampuri urusan warganegara.

Manifestasi prinsip subsidiaritas salah satunya diperlihatkan dalam hal jaminan bagi kaum buruh untuk mendapatkan hak hidup yang layak. Bila kehadiran korporasi multinasional justru sekadar memanfaatkan harga buruh yang murah, maka negara berkewajiban untuk terlibat dan menegaskan sikapnya untuk melindungi warga negara.

Begitu juga dalam hal perdagangan luar negeri, negara harus mengutamakan dan memberi perlindungan kepada produk domestik agar memiliki daya saing dan daya tahan dalam menghadapi berbagai produk luar negeri.

Jadi, negara sosial akan memosisikan diri dalam batas-batas wajar yang sewaktu-waktu bisa terlibat dalam masyarakat, tanpa membinasakan kebebasan sipil dari warga negara. Ekuilibrium inilah yang amat penting diterapkan sebagai kebijakan negara-negara berkembang, seperti Indonesia, agar tak terjebak dalam etatisme ataupun liberalisme klasik yang seringkali mendorong sebagian besar rakyat ke tepi jurang kemiskinan.

Sekaligus dalam konteks global, kekhawatiran sejumlah kalangan terhadap globalisasi secara membabi buta hingga membentuk sikap skeptis berlebihan, dapat dihindari jika negara berperan secara optimal mengatasi berbagai ketimpangan yang terjadi di dalam masyarakat. Jargon antiglobalisasi tidak perlu lagi diteriakkan kalau saja negara mau berperan lebih proaktif.

Agus Haryadi, Associate Director CPPS Universitas Paramadina

BIKAMERAL SETENGAH HATI

2002-05-15T07:31:00.000-07:00

Bikameral Setengah Hati

Oleh Agus Haryadi
Opini Kompas, Rabu, 15 Mei 2002

AMANDEMEN UUD 1945 kini sedang memasuki masa-masa menjelang berakhirnya perubahan keempat. Riak pro-kontra mulai merebak secara signifikan sejak dipelopori Gerakan Nurani Parlemen (GNP) menyangkut sejumlah pasal yang dianggap mengakomodasi sistem federalisme. Beberapa pihak di antaranya bahkan secara tegas menolak kelanjutan perubahan keempat UUD 1945 yang kini sedang berjalan.Agenda penting dalam amandemen konstitusi kali ini antara lain pembahasan seputar keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dalam MPR yang berakibat terbentuknya dua kamar (bikameral) dalam badan legislatif di Indonesia. Hal ini juga membawa dampak pada reposisi dan restrukturisasi MPR sebagai lembaga tertinggi (supreme body) menjadi sekadar sidang gabungan (joint session) dengan segenap kewenangan yang lebih terbatas.

Perubahan itu sendiri tidak lepas dari kesepakatan MPR yang tidak akan mengubah format sistem pemerintahan presidensial yang sebenarnya memiliki banyak konsekuensi. Antara lain, pemilihan presiden-sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara-secara langsung untuk mendapatkan sumber legitimasi yang setara dengan parlemen. Selain itu, pengeliminasian kewenangan MPR untuk memilih presiden-karena presiden dipilih secara langsung oleh rakyat-juga memaksa trikotomi kekuasaan secara horizontal dijalankan dalam semangat pengawasan dan perimbangan (checks and balances mechanism) yang lebih tegas. Termasuk di dalamnya perimbangan dari dalam badan legislatif sendiri berupa bikameralisme atau pembentukan dua kamar.

Dalam sistem presidensial, tidak boleh ada motif politik yang bisa dijadikan prasyarat pemberhentian seorang presiden (political impeachment). Syarat kejatuhannya harus dipersempit pada pelanggaran hukum pidana atau hal-hal yang dianggap membahayakan keselamatan negara seperti menjual rahasia negara kepada pihak asing. Di luar itu, sistem presidensial bersikap intoleran terhadap motif politik yang dimaksudkan untuk menghentikan jabatan seorang presiden.

Untuk mencegah kemungkinan itu, maka perimbangan dalam badan legislatif harus diikuti kehadiran kamar lain-di luar majelis rendah (house of representatives, lower house atau house of commons)-berupa majelis tinggi (senate atau upper house), yang di Indonesia rencananya akan diberi nama Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Selain alasan itu, kehadiran DPD sekaligus memberi alternatif solusi atas pola penataan sistem politik yang sentralistik sepanjang lima dasawarsa terakhir. Babak baru sejarah Indonesia akan jauh lebih bermakna ketika devolusi dan dekonsentrasi menjadi ciri inhern dalam melahirkan kebijakan publik karena berkorelasi positif dengan perluasan partisipasi melalui keberadaan DPD.

Satu langkah maju telah dibuat MPR lewat amandemen Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 yang memunculkan dua alternatif keanggotaan MPR. Sekurangnya, keberadaan DPD yang menjadi tuntutan luas masyarakat Indonesia telah diakomodasi di kedua alternatif itu, meski pada alternatif pertama masih ada keganjilan karena mengadopsi utusan golongan yang asas keterwakilannya amat tidak jelas. Bandingkan dengan DPD dan DPR, misalnya, yang melalui proses elektoral di tingkat nasional dan regional untuk menempati kursi
legislatif.

Meski demikian, beberapa pasal mengenai kewenangan DPD tetap membutuhkan perhatian serius dari masyarakat. Sinyalemen yang menyebut keberadaan DPD tak lebih sebagai aksesori demokrasi dalam sistem perwakilan, mesti dicermati agar benar-benar tidak terjadi. Karena itu, pasal-pasal yang melibatkan wewenang DPD harus ditelusuri secara matang. Setidaknya, usaha untuk menciptakan perimbangan melalui keberadaan DPD sebagai salah satu unsur badan legislatif akan jauh lebih rasional dan adaptif untuk membentuk sistem pemerintahan presidensial yang stabil bila reposisi kewenangan DPD tidak jauh berbeda dari DPR.

Oleh karena itu, sejumlah catatan berikut terkait kewenangan DPD, penting untuk tetap dipantau. Sejumlah pasal yang dianggap bermasalah mengenai Dewan Perwakilan Daerah beserta relasi dan kewenangannya di MPR, akan diulas berikut ini.

***

PERTAMA, dalam hal jumlah anggota, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22C Ayat (2) amandemen ketiga UUD 1945 ditegaskan, jumlah keseluruhan anggota DPD tidak melebihi sepertiga anggota DPR. Klausul ini patut diduga sebagai bagian skenario untuk mempertahankan dominasi DPR dalam memutuskan hal-hal krusial di MPR. Dengan komposisi semacam ini agaknya sulit untuk tidak mengatakan bahwa keberadaan DPD lebih merupakan unsur suplemen ketimbang benar-benar mengakomodasi kepentingan masyarakat di tingkat lokal.

Kecuali itu, kalkulasi politik dengan kekuatan tak lebih dari sepertiga jumlah total keanggotaan di MPR sama artinya dengan melumpuhkan segenap potensi kritis dan kekuatan perimbangan antarbadan dalam MPR. Ini berbahaya karena akan menciptakan DPR heavy di tengah kegagapan kepentingan daerah dalam mengartikulasi aspirasi mereka. Meski tingkat legitimasi kedua dewan sama-karena berasal dari proses elektoral (Pasal 22C dan Pasal 22E perubahan ketiga UUD 1945)-kesenjangan kuantitatif dipastikan akan berdampak pada minimnya tingkat pengaruh DPD terhadap proses agregasi dan pembuatan keputusan.

Seakan menyempurnakan faktor ketidakseimbangan kuantitatif dalam hal nominal keanggotaan (kuantitatif), di pihak lain kualitas kewenangan DPD juga mengalami banyak diskriminasi melalui peraturan perundangan yang diagendakan dalam perubahan ketiga UUD 1945. Hal itu antara lain tampak dalam Pasal 7A dan 7B Ayat (1) sampai dengan Ayat (6) perubahan ketiga mengenai usulan pemberhentian yang hanya bisa dilakukan berdasarkan usulan DPR-tanpa melibatkan DPD sebagai elemen (penting) dari lembaga legislatif.

Di sisi lain, Pasal 7C dengan tegas memverbalisasi pengharaman seorang presiden membubarkan DPR. Padahal, dalam proses pemberhentian selanjutnya tegas-tegas melibatkan unsur DPD dalam penyelenggaraan sidang istimewa oleh MPR. Akibatnya, tak ada jaminan bagi DPD untuk bisa "mempertahankan diri" dari "keganasan" lembaga kepresidenan bila sewaktu-waktu terancam dibubarkan karena perangkat perlindungannya tidak ikut mengalami obyektivikasi lewat konstitusi.

Kecuali itu, Pasal 11 Ayat (1) dan (2) secara eksplisit ikut meneguhkan sinyalemen banyak pakar mengenai ketidakseriusan tim amandemen konstitusi untuk mengakomodasi unsur DPD dalam badan legislatif mendatang. Bikameralisme setengah hati ditampakkan dalam pasal itu yang hanya melibatkan Presiden dan DPR-tanpa DPD-untuk sebuah pernyataan perang, damai, dan perjanjian internasional.

Seharusnya, DPD yang juga memiliki tingkat legitimasi yang sama dengan DPR, juga memiliki hak dan kewenangan tak berbeda untuk terlibat pengambilan keputusan sekrusial itu. Karena, ketika perang dinyatakan oleh seorang presiden, masyarakat sipil di tingkat lokal pasti akan mendapatkan akibatnya.

Untuk itu, keterlibatan masyarakat di daerah perlu disertakan dalam mengambil keputusan melalui wakil-wakil di DPD. Pernyataan perang, damai, dan perjanjian internasional jelas bukan aksi sepihak yang hanya membawa dampak bagi sekelompok orang di DPR, tetapi melibatkan seluruh anggota warga negara yang tinggal di berbagai daerah lainnya.

Perkara diskriminasi terhadap DPD juga muncul dalam perubahan ketiga amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 14 Ayat (2) sehubungan pemberian amnesti dan abolisi oleh presiden yang hanya sekadar memperhatikan pertimbangan DPR yang (lagi-lagi) tidak melibatkan DPD. Otoritas ekstensif yang dilakukan DPR-pada saat yang sama menumpulkan peran DPD-jelas mengkhawatirkan, mengingat prinsip dasar sistem presidensialisme yang erat kaitannya dengan mekanisme pengawasan dan perimbangan-termasuk dalam MPR sendiri-tidak dapat diterapkan dalam kerangka aturan semacam ini.

Hal yang lebih kurang sama terjadi dalam hal pemilihan anggota BPK yang otoritasnya penuh dimiliki DPR. Sementara DPD, hanya menjadi sekadar pelengkap penderita yang diminta pertimbangannya bila perlu. Kondisi ini secara atraktif ditegaskan melalui Pasal 23F Ayat (1) yang seolah-olah mengalokasikan keberadaan DPD sebatas aksesori pelengkap demokrasi, tak lebih dan tak kurang. Sementara dalam tinjauan fungsional, keberadaan DPD seakan sama artinya dengan ketidakberadaannya sendiri.

Puncaknya, seakan-akan menyempurnakan penderitaan DPD sebagai lembaga demokrasi artifisial, Pasal 20 Ayat (1) secara eksplisit menghentikan area kewenangan bagi DPD untuk bisa terlibat dalam akses pengambilan keputusan membentuk undang-undang. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari isi pasal itu yang menyerahkan kekuasaan membentuk UU kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tanpa menyebutkan istilah DPD satu kali pun.

Kalaupun dilibatkan, statusnya hanya terbatas pada usulan pembentukan. Itu pun dibatasi hanya pada ranah-ranah tertentu yang tingkat signifikansinya tidak sama seperti tercantum dalam Pasal 22D Ayat (1) dan (2) yang meliputi otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pemekaran atau penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan perimbangan keuangan pusat dengan daerah.

***

DENGAN memperhatikan berbagai klausul pasal dalam uraian itu, sekiranya cukup bagi pihak-pihak yang terlibat proses amandemen konstitusi untuk meninjau kembali kewenangan DPD yang amat terasa unsur diskriminatifnya. Terlebih, tuntutan otonomi daerah membawa dampak pada ekspektasi masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih luas dan kompetitif. Berbagai pemikiran yang mengarahkan sentralisasi kekuasaan pada salah satu cabang kekuasaan, maupun dalam hubungannya yang menyangkut urusan pusat-daerah, sudah tidak perlu lagi terus dipertahankan.

Ini penting karena sentralisasi kekuasaan bukan sekadar tidak relevan lagi dengan perkembangan dinamika masyarakat, tetapi akan memunculkan reaksi ketidakpuasan dari masyarakat di daerah dalam bentuk etnonasionalisme hingga bermanifes dalam wujud gerakan separatis. Untuk itu, perluasan peran DPD bukan saja menjadi penting untuk segera diterapkan melalui amandemen konstitusi, tetapi juga mendesak. Jangan sampai kemarahan dan sikap frustrasi muncul di berbagai daerah yang diakibatkan MPR karena tidak mampu memahami kebutuhan masyarakatnya sendiri.

AGUS HARYADI, Associate Director Center for Presidential and Parliamentary Studies

NASIONALISME VS FEDERALISME

2002-04-25T16:48:00.000-07:00

Nasionalisme Vs Federalisme

Oleh Agus Haryadi

Opini detik.com, Kamis, 25 April 2002

detikcom - Melalui berbagai kesempatan, sejumlah anggota DPR/MPR RI yang tergabung dalam Gerakan Nurani Parlemen (GNP) menegaskan penolakannya terhadap proses amandemen konstitusi yang kini tengah berlangsung. Salah satu alasannya adalah, karena perubahan UUD 1945 ke-4 UUD 1945 dianggap mengakomodasi unsur-unsur federalisme yang diyakini menodai nasionalisme rakyat Indonesia.

GNP yang dimotori oleh Amin Aryoso, anggota DPR RI asal PDIP, agaknya khawatir etnonasionalisme yang muncul sebagai akibat pilihan terhadap federalisme akan mencemari semangat kebangsaan yang selama ini telah tertanam dalam kesadaran masyarakat.

Tak hanya itu, Dimyati Hartono-mantan anggota PDIP yang lantas mendirikan PITA, lagi-lagi ikut meneguhkan pendapat Amin Aryoso dan GNP. Anggota PITA, demikian Dimyati dalam acara launching partai barunya, adalah mereka yang memiliki semangat nasionalisme tinggi. Konsekuensinya, anggota PITA haram menyetujui ide federalisme karena niscaya menciderai semangat kebangsaan rakyat Indonesia.

Mencermati fenomena yang berkeras mengkonfrontasikan nasionalisme dan federalisme dalam posisi asimetris, sepertinya perlu untuk mendapat tinjauan ulang. Sekurang-kurangnya klaim nasionalisme atas sistem negara kesatuan mengandung tanda tanya besar yang sedikit beraroma menggugat atas klaim tersebut. Pertama, apa yang disebut dengan nasionalisme dalam konteks kekinian dengan mengacu pada prinsip-prinsip negara demokrasi modern? Kedua, bagaimana menafsirkan federalisme dengan merelasikannya pada tuntutan entitas lokal dalam mengartikulasikan aspirasi? Ketiga, apakah memang federalisme memiliki korelasi negatif dengan nasionalisme? Atau sesungguhnya, federalisme dengan nasionalisme merupakan dua gagasan yang tidak memiliki relasi dan kontekstualisasi yang linear dalam bentuk apapun. Sehingga, memposisikan nasionalisme dengan federalisme lebih merupakan kenakalan syahwat politik untuk mencegah amandemen konstitusi ketimbang sebuah diskursus intelektual yang memiliki daya argumentasi kokoh.

Sebagai negara yang dibangun di atas puing kolonialisme Jepang, Belanda, Inggris, dan Portugis, motif kebangsaan rakyat Indonesia menemui momentum politiknya dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Historical block yang menyatukan identitas berskala lokal dan primordial ini kemudian bertransformasi menuju bentuk baru yang menekankan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan. Dukungan masyarakat internasional yang pada waktu itu digelorakan oleh semangat menentukan nasib sendiri (self determination right) ikut mendorong Indonesia meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Semenjak itulah proyek pembangunan entitas kebangsaan (nation building) dimulai dengan nama barunya, Indonesia. Apresiasi yang tinggi tentu patut disampaikan kepada para pendiri negara (founding fathers) yang gigih menghantarkan rakyat Indonesia sampai pada haknya yang paling fundamental: kemerdekaan. Pun demikian, sejumlah cacatan penting untuk dikemukakan sebagai bahan perimbangan dalam memahami kontruksi negara Indonesia dan relasinya dengan konsepsi kebangsaan.

Sejak permulaannya, istilah Indonesia sebagai "bangsa baru" sesungguhnya telah mendistorsi substansi kebangsaan yang paling hakiki. Sejatinya, persepsi kebangsaan lebih merupakan sebuah bangun kesadaran yang didasarkan pada relasi kinship (kekerabatan) untuk kemudian ditekan dalam satuan identitas baru yang merujuk kepada bangun kenegaraan (state) sebagai sistem organisasi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keadilan sosial warganegara (Yudi Latif: 2001). Aceh, Papua, Tionghoa, Sunda, Jawa, Bali, dan lain-lain, yang semestinya merupakan lokus kebangsaan mengalami substitusi secara radikal menjadi Indonesia dalam tempo yang terbilang singkat. Hegemoni kebudayaan mulai berlangsung dengan asumsi-asumsi yang bias Jawa dan cenderung melokalisasi kebangsaan menjadi sekadar etnik (suku) dan sub-etnik.

Pemaksaan ini kelak melahirkan konflik identitas (Franz Magnis Suseno: 1987) yang diakibatkan oleh tekanan pemerintah untuk mewujudkan obsesi imajinatif tentang negara integral. Selanjutnya, seperti banyak ditemui dalam era pemerintahan Orde baru, kelengkapan piranti kekerasan dan alat paksa dimanfaatkan untuk melakukan represi terhadap semua pihak yang dianggap membangkang. Bila stabilitas dapat berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, maka hal demikian lebih dikarenakan negara sukses menggunakan alat kekerasannya.

Tapi, persoalan seputar identitas yang menghadapi tekanan ini tentu saja mengakumulasi kemarahan dan kekecewaan. Yang dalam jangka panjang bukannya justru menghapus semangat etnonasionalisme, melainkan justru menciptakan eskalasi dan meledak hebat dengan verbalisasinya berupa tuntutan kemerdekaan, melepaskan diri dari NKRI. Jadi, negara kesatuan yang beratraksi secara represiflah yang telah sukses mengubur cita-cita para founding fathers untuk mempertahankan Indonesia sebagai cita-cita politik (state)-bukan nation-seperti ditegaskan oleh Bung Hatta dalam salah satu tulisannya pada tahun 1928.

Lantas, bagaimana sesungguhnya konstruksi kenegaraan Indonesia semestinya direlasikan dengan entitas-entitas kebangsaan pada skala lokal? Di sinilah pemahaman mengenai sistem kewarganegaraan mulai diperkenalkan secara matang.

Negara, dalam prinsip-prinsip negara demokrasi modern adalah sebuah organisasi konsensus. Di mana sejumlah warga dalam teritori tertentu bersepakat untuk berasosiasi dalam satu institusi yang kemudian disebut sebagai negara (state). Asosiasi itu sendiri dimaksudkan untuk menyempurnakan pelbagai kendala di dalam masyarakat yang tidak mungkin diselesaikan secara individual seperti penegakan hukum, kesejahteraan, keadilan sosial, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil.

Di dalam negara sendiri terhimpun diversitas kebudayaan, etnik, dan bahkan entitas kebangsaan. Sehingga, pemahaman klasik tentang negara-bangsa (nation state) berkonversi menjadi negara bangsa-bangsa (nations state) dalam konteks kekinian. Suatu bangsa, dalam prinsip-prinsip negara modern, tidak perlu memaksakan diri terhimpun dalam satu negara. Tapi bisa juga suatu negara terdiri atas beragam bangsa. Karenanya, Indonesia dengan ragam kebangsaan semacam Sunda, Jawa, Bali, Papua, dan lain-lain, tidak perlu berfantasi mengekstensifikasi batas kebangsaan menjadi suatu entitas baru bertitel Indonesia. Karena memang bukan di lokus itu permasalahan muncul. Melainkan pada sejauh mana Indonesia sebagai konstruksi politik bernama negara mampu memenuhi tujuan-tujuan yang tidak bisa diselesaikan warganya secara individual.

Bila negara kemudian gagal merumuskan dan mewujudkan ekspektasi warganegara, maka hal yang paling mungkin terjadi adalah pembangkangan, pemberontakan, dan tuntutan untuk melepaskan diri sebagai akibat logis dari kelumpuhan tersebut. Jadi, kegagalan itulah yang menjadi muara hancurnya nasionalisme atau semangat kebangsaan rakyat Indonesia. Di samping itu, persoalan identitas akan menjadi masalah abadi ketika identitas sekelompok warganegara merasa terancam.

Di waktu lalu, konsepsi negara kesatuan yang beredar dalam sistem politik represif banyak menggunakan kekerasan untuk menghimpun berbagai latar belakang entitas untuk tetap berada dalam ruang lingkup NKRI. Entitas masyarakat tertentu yang terus menerus tereduksi bukan saja memunculkan reaksi negatif, tapi bahkan berpeluang menciptakan ledakan mobilisasi kekerasan yang bersifat massif.

Sebaliknya, bila relasi antara warganegara yang terlokalisasi dalam identitas kebangsaan didasarkan kepada prinsip-prinsip kewarganegaraan sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka peluang terjadinya kekerasan massa dapat dihindari semaksimal mungkin.

Di titik inilah kemudian federalisme menemui argumentasi mutakhir untuk meneguhkan nasionalisme yang terangkai dalam bingkai kewarganegaraan. Di mana semangat kebangsaan tidak semata-mata dilandasi oleh loyalitas membabi buta, melainkan lebih kepada sebuah kontrak sosial yang berlangsung secara sukarela antara negara dengan warganegara. Hubungan yang sehat semacam inilah sesungguhnya yang bisa menjaminkan nasionalisme bertahan lebih kokoh, lama, dan mapan.

Kecuali itu, nasionalisme yang berwawasan luas juga berkemampuan menarik keluar pandangan sempit yang semata-mata melihat kebenaran dalam tafsir monolit yang dikuasai oleh negara. Sehingga, sikap kritis dan keberanian mengakomodasi perbedaan bisa menciptakan bangun kenegaraan yang dialektis dalam mengeluarkan sebuah kebijakan. Dengan demikian, pemerintah tak bisa lagi menutup mata dan telinga dari aspirasi publik untuk diperjuangkan di dalam setiap proses politik yang berkembang di tingkat elit.

Federalisme pada akhirnya bukan sekadar distribusi kewenangan yang dilakukan dalam garis kekuasaan horisontal antara pemerintahan pusat dengan daerah. Tetapi juga bagian dari strategi pembangunan yang lebih kooperatif terhadap identitas lokal serta penghindaran terhadap pola penyeragaman yang sebelumnya sempat terjadi di era Orde Baru. Dampaknya terhadap warganegara sendiri berkembang dengan tingkat kesejahteraan yang jauh lebih memadai. Sehingga kontrak kesejahteraan yang dibangun antara negara dengan warganya mendorong nasionalisme yang berwawasan luas menjadi kian sempurna.

Di lain pihak, mempertentangkan ide nasionalisme dengan federalisme jelas tidak menemui relevansinya. Terlebih bila alasan tersebut dikemukakan di tengah gelombang reformasi yang menuntut devolusi (desentralisasi politik) dan dekonsentrasi (desentralisasi administrasi) masuk dalam rangkaian amandemen konstitusi di Indonesia. Hal semacam ini jelas kemunduran bagi arus demokratisasi yang sangat mengedepankan aspek keterwakilan di segala sektor, termasuk dalam hal orientasi pembangunan. Jakarta tidak bisa terus menerus mendominasi pembangunan karena hanya akan meningkatkan kesenjangan semakin akut.

Hubungan pusat-daerah hendaknya juga tidak diinisiasi oleh relasi kuasa yang membuat daerah menjadi sekadar satelit bagi kota-kota metropolis. Dan federalisme sendiri tidak bisa dikonklusikan sebagai pencideraan atas nasionalisme. Agaknya, persepsi semacam itu terlalu dini untuk disimpulkan dengan hanya mengandalkan premis-premis sederhana tentang distribusi wewenang antara pusat dengan daerah.

Yang seringkali terjadi pada banyak negara demokratis dan maju justru sebaliknya. Federalisme membuat setiap daerah bersaing secara sehat untuk bersikap mandiri lewat pengembangan berbagai sektor usaha (industri, jasa, dan lain-lain) dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri melalui perdagangan antar negara bagian. Lingkungan kondusif semacam ini yang kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa meninggalkan pentingnya pemerataan.

Sementara itu, pandangan usang tentang nasionalisme sempit sepertinya harus mulai ditanggalkan. Bukan hanya karena tidak relevan dengan pembangunan demokrasi di suatu negara. Lebih jauh dari itu, nasionalisme sempit justru tegas-tegas menghancurkan loyalitas terhadap negara karena sikap represifnya membuat masyarakat melakukan pengingkaran secara radikal. Dan kontrak sosial pun hanya tinggal menjadi wacana yang memarjinalisasi masyarakat sebagai subyek pembangunan dengan serta merta.

Jadi, bila masih ada pihak-pihak yang tak menyetujui amandemen konstitusi dengan alasan akomodatif terhadap ferderalisme, agaknya hal demikian perlu dipikirkan ulang.

Yang perlu diwaspadai justru bila amandemen konstitusi tidak dilakukan. Sebab yang akan terjadi kemudian adalah otoritarianisme yang mengusung panji-panji nasionalisme dengan pemanfaatan (kembali) kekuatan militer untuk melakukan penekanan. Agar bisa terhindar, mari kita dorong amandemen konstitusi.

Agus Haryadi, Associate Director CPPS (The Center for Presidential and Parliamentary Studies), Universitas Paramadina

INDONESIA MENUJU RUMAH BARU DEMOKRASI

2002-03-11T08:53:00.000-08:00

Indonesia Menuju Rumah Baru Demokrasi

Oleh AGUS HARYADI

Opini Pikiran Rakyat, 11 Maret 2002

Hubungan antara tuntutan masyarakat dan tindakan pemerintah dijembatani oleh suatu sistem kepartaian yang kompetitif. Karenanya, kongruensi antara apa yang dinyatakan oleh partai-partai dalam kampanye dan apa yang dilakukannya setelah menjadi pemerintah, merupakan hal penting dalam teori dan praktik demokrasi perwakilan.

(Dieter Fuchs dan Hans Dieter Klingemann: 1993)

MELEWATI kurun waktu hampir 57 tahun Indonesia merdeka bukan lagi usia yang layak untuk dibilang muda. Rentang setengah abad lebih merupakan kumpulan lembar historis yang menyampaikan pesan kesejahteraan yang sangat penting. Beberapa babak di antaranya telah melewati masa-masa menggairahkan. Tapi di lain kesempatan juga mengetengahkan realitas paling kronis dari sublimasi entitas kebangsaan dan kenegaraan yang belum kunjung mereda. Momentum-momentum penting tak jarang berulang sama dalam putaran waktu dan kondisi subjektif yang berbeda.

Di sepanjang ledakan perubahan yang pernah dilalui Indonesia, telah mengemuka sejumlah kemiripan dalam modusnya. Hal ini biasanya diawali oleh gerakan massa yang mendetonasi pembangkangan sosial--lewat gelombang demonstrasi yang massif--atas rezim non-demokratis. Diikuti kemudian oleh perubahan yang berlangsung secara radikal dalam struktur dan aktor-aktor politik. Yang sayangnya, berakhir dengan terkonsolidasikannya (kembali) kekuatan non-demokratis baru.

Pada banyak pengalaman di Indonesia, perubahan seringkali tak berjalan mulus sesuai harapan. Terlebih, bila memperhatikan masih kuatnya kekuatan politik lama yang membenalu di tubuh pemerintahan baru seperti yang banyak dialami negara-negara demokrasi baru di Dunia Ketiga. Pilihan pada reformasi mendapati kesamaan bentuknya dengan transplacement (Samuel P Huntington: 1991), di mana transformasi elite sering mengalami kemandegan karena pengaruh kekuatan politik lama. Dosis reformasi tak cukup signifikan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Ekspektasi yang tinggi pada cita-cita demokrasi dan keadilan, sertamerta, sekadar menjadi slogan yang heroik diartikulasikan oleh segenap elite politik. Sementara kemajuan dan pertumbuhan mengalami stagnasi yang serius akibat besarnya kendala yang tak mampu ditanggulangi.

Menghadapi situasi demikian--simultansi kekuatan ekstra parlementer dengan potensi kekerasan massa--sesungguhnya terkandung persoalan paling fundamental yang meminta perhatian serius. Utamanya, menyangkut ketidakmampuan lembaga-lembaga politik dalam merespon berbagai kebutuhan publik. Terjadinya diskoneksitas antara aspirasi dan policy, dalam banyak segi, telah membawa kehidupan politik di Indonesia pada panorama kekerasan yang repetitif. Sistem politik gagal membangun kanal-kanal yang mampu mengakomodasi keinginan rakyat yang berdaulat. Atau pada banyak kasus, sistem politik di Indonesia justru menjadi pilar bagi kekerasan struktural terhadap masyarakat yang dilakukan insititusi negara dengan mengatasnamakan ketertiban, pemberantasan aksi separatis, stabilitas nasional, dan bahkan, pembangunan.

Rangkuman peristiwa semacam ini tentu mengakumulasi kekecewaan publik--sebagian di antaranya bahkan kemarahan--atas pemerintah yang berakibat pada demoralisasi lembaga-lembaga politik, dan menafikan hak moralnya sebagai pengelola negara. Kekerasan--dalan wujudnya yang konvensional--menjadi satu-satunya media yang paling mampu mengekspresikan ketidakpuasan masyarakat sebagai reaksi atas intimidasi struktural yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Karenanya--demi menghindari keberulangan mimpi buruk bagi Indonesia, adalah sebuah kebutuhan mendesak untuk merumuskan tafsir baru atas logika lembaga politik di Indonesia. Terutama dalam tema-tema pembangunan politik yang menekankan arti penting institusionalisasi atau pelembagaan politik.

Negara, relasinya dengan parpol

Negara--dalam prinsip-prinsipnya yang modern, dipahami sebagai sebuah konsensus. Di mana sejumlah warga dalam satu teritori tertentu membentuk kesepakatan bersama untuk mengasosiasikan diri dalam asosiasi kepentingan bernama negara. Negara sendiri dibentuk dengan maksud mewujudkan tujuan-tujuan dasar berlandaskan kehendak kolektif warganya (volone generale, JJ Rousseau: 1712-1778) yang tak mampu diejawantahkan dengan hanya mengandalkan semata-mata kemampuan individu warga negara, seperti kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Sehingga, dalam logika terbalik, warga memiliki hak penuh--melalui self determination right (hak menentukan nasib sendiri), untuk melakukan pengingkaran atas negara ketika negara justru gagal mencapai tujuan-tujuan warganya. Hal inilah yang membuat fenomena separatis di beberapa kawasan Indonesia menemui legitimasi moral dan etis, tepat ketika negara tak bisa diharapkan untuk memenuhi kebutuhan citarasa keadilan dan kehormatan bagi warganya. Hal demikian tak semestinya terjadi bila sistem politik yang ada mampu bersikap akomodatif terhadap kebutuhan warga negara dan adaptif terhadap setiap kemungkinan perubahan yang berlangsung dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip kewarganegaraan tentu sama sekali tak dimaksudkan untuk melakukan pengingkaran--apalagi pembongkaran, atas wacana kebangsaan yang telanjur mengkristal sebelumnya. Sebaliknya, justru menyampaikan penegasan kepada pemerintah untuk segera melakukan rekonstruksi dan korekasi terhadap sistem politik dengan mengarahkan sasaran pada tingkat akomodasi, akseptabilitas, serta akuntabilitas yang layak di hadapan publik. Sehingga, mampu memicu semangat nasionalisme kian tinggi yang diinisiasi oleh kesejahteraan sosial sebagai kompensasi konsensus kewarganegaraan.

Berangkat dari pemahaman di atas, maka sebuah perumusan sistem politik yang adaptif terhadap rasionalisme kebutuhan publik, menjadi keniscayaan. Perkembangan politik kewarganegaraan menuntut kelahiran negara demokrasi modern yang dicirikan dalam wujud demokrasi perwakilan.

Dalam perspektif demokrasi perwakilan, praktis partai-partai politik memegang peranan paling penting di dalamnya. Tidak hanya dari segi penataan struktur kelembagaan itu sendiri, melainkan juga disertai segi-segi fungsional demokrasi yang memberikan garansi bagi aspirasi publik masuk sebagai determinan kelahiran sebuah kebijakan sosial. Ketika partai-partai tersebut gagal menjalankan perannya sebagai media artikulasi dan agregasi publik, maka dengan sendirinya warga negara akan membangun kanal-kanal baru yang justru menumbuhsuburkan radikalisme dalam lingkungan yang berada di luar sistem politik formal. Hal semacam inilah yang kemudian dikenal sebagai pembusukan politik (political decay), yakni kegagalan lembaga-lembaga politik membangun pelembagaan atau institusionalisasi dalam merespon partisipasi yang diakibatkan oleh perubahan sosial yang berlangsung secara cepat di dalam masyarakat.

Implikasi negatif dari kegagalan insitusionalisasi tersebut ternyata ikut memantik keretakan sistem politik secara integratif. Peran komunikasi dan sosialisasi politik yang semestinya dilakukan oleh partai-partai yang ada, tidak berjalan secara optimal dan efektif. Sehingga memunculkan gejala diskoneksitas yang akut, di mana elite memahami kebutuhan publik sebagai resultan dari distorsi yang bergerak dalam ruang terbatas (dibatasi?). Bias yang terjadi dipastikan ikut memberi sumbangsih terhadap kesalahan dalam merumuskan sebuah masalah--yang ditunjang pula dengan kebijakan tidak solutif, di mana aspirasi dan policy memiliki kandungan kesenjangan yang terbilang tinggi.

Layaknya sebuah sistem organisasi politik, yang dibutuhkan tentu tak sekadar mengandalkan lembaga dan aturan prosedural yang berlaku dalam pendekatan legal, formal, dan birokratis. Melainkan juga memenuhi peryaratan minimal untuk masuk dalam kategori demokrasi--dalam pengertian yang substantif--yang bila persyaratan itu tak bisa dipenuhi, maka klaim demokratis berpotensi mengundang gugatan dari publiknya sendiri. Kecuali itu, segi fungsional dari lembaga-lembaga politik yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan warga negara, harus bisa dijaminkan lewat sebuah penataan pranata (institution, bukan institute) yang bisa mereduksi terjadinya distorsi atas aspirasi masyarakat luas. Singkatnya, pemerintahan demokratis adalah organisasi yang berkemampuan mengolah policy mengalami kongruensi dengan aspirasi. Dan bukan sekadar bisa menyelenggarakan proses elektoral.

Lantas, dengan kriteria standar semacam uraian di atas, terderivasi sejumlah tawaran gagasan menyangkut format pelembagaan politik yang mampu mengakomodasi kepentingan warga negara. Sejumlah catatan berikut ini akan menampilkan seperangkat penjelasan yang dimaksudkan untuk memenuhi kriteria fungsional sistem politik demokratis dengan mengacu pada gagasan dasar tentang kogruensi aspirasi dan policy.

Institusionalisasi partai

Setiap manusia memiliki kepentingan dan kebutuhannya sendiri-sendiri yang tak sama satu dengan yang lain. Perbedaan latar belakang, lingkungan sosial, sistem kebudayaan, dan kondisi ekonomi telah melahirkan persepsi dan kesadarannya masing-masing. Karenanya, dalam sebuah lingkungan sosial terbatas akan terdapat pluralitas aspirasi yang berpeluang memicu ketegangan. Keadaan ini berpotensi melahirkan konflik yang setiap saat bisa semakin menajam. Dan bahkan berganti kelamin menjadi kekerasan kolektif yang membuka peluang bagi terjadinya agresifitas antar individu.

Fenomena semacam ini mengalami akselerasi tepat ketika perubahan sosial berlangsung pesat. Satu akibat di antaranya adalah, terjadinya ledakan partisipasi yang meliputi seluruh spektrum kepentingan warga negara. Sehingga tuntutan publik atas sistem politik yang mampu mengakomodasi segenap kepentingan menjadi kemutlakan. Dan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketika sistem politik yang ada justru gagal menampakkan fleksibelitasnya terhadap perluasan partisipasi tersebut, maka pembusukan politik menjadi kondisi niscaya yang tak terhindarkan.

Salah satu pernyiasatan menghadapi ledakan partisipasi itu di antaranya dilakukan lewat pelembagaan politik. Di mana partai-partai terlibat dalam sebuah kontestasi yang melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang sah untuk mengikuti proses elektoral (Samuel P Huntington: 1991). Dalam proses politik tersebut, seluruh partai peserta pemilu akan saling bersaing melalui kampanye program yang disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Dan warga negara memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan pilihannya secara bebas. Hal semacam inilah yang dikenal sebagai demokrasi prosedural, di mana pelembagaan politik memasuki tahap pertama pembentukan formasi partai di lembaga legislatif.

Melalui metode semacam ini, potensi konflik yang ada berhasil secara efektif menjadi semacam kompetisi partai untuk memberikan alternatif solusi terbaik bagi kebutuhan warga negara. Sekaligus, secara otomatis, partai politik telah menjalankan peran sebagai manajemen konflik kepentingan yang berkemampuan mengkanalisasi kebutuhan warga negara dalam skala prioritas yang ditetapkan oleh warga negara itu sendiri melalui proses elektoral.

Singkatnya, kemampuan sistem politik untuk memiliki sikap akomodatif terhadap aspirasi publik akan "memaksa" partai-partai untuk berkompetisi dalam hal isu, program dan kebijakan. Di mana kebutuhan masyarakat menjadi variabel domain dalam menyusun berbagai agenda tersebut. Hal ini mengalami kesesuaian dengan apa yang ditesiskan oleh Harry S Truman:

Bagi saya, platform-platform partai merupakan kontrak dengan rakyat.

Melangkah lebih maju dari sekadar pendekatan elektoral, hal yang lebih penting dalam teori-teori demokrasi perwakilan adalah terjadinya kongruensi antara apa yang disampaikan dalam janji-janji kampanye dengan tindakan partai berkuasa (ruling party) pasca pemilihan umum. Sehingga, kemungkinan yang mengarah pada diskoneksitas antara aspirasi dengan policy dapat dihindari sejaun mungkin. Hal inilah yang menjadi inti perbincangan demokrasi, yakni kongruensi (Hans Dieter Klingemann: 1986).

Dengan pemahaman demikian, partai politik menjadi aktor utama dalam sistem yang menghubungkan antara warga negara dengan proses-proses yang berlangsung dalam pemerintahan. Fungsi strategis semacam ini telah mendaulat parai menjadi tulang punggung keberhasilan institusionalisasi politik dan variabel penting penyelamatan agenda transisi menuju demokrasi.

Dengan demikian, partai politik yang gagal membangun institusionalisasi sistem politik nasional dan internal partainya, bisa membawa akibat yang tak kalah buruk. Pembusukan politik sebagaimana disinyalir Huntington sangat mungkin membuahkan sebuah sistem politik yang labil. Untuk itu, partai mesti menyadari sepenuh hati tugas dan fungsi strategisnya dalam merespon perluasan partisipasi publik yang mampu mendorong terbentuknya pemerintahan demokratis. Atau bila sebaliknya yang terjadi, maka partai akan mengalami delegitimasi dan kehilangan hak moralnya dalam mengelola negara.

Kecuali itu, kendala yang juga tak kalah menantang adalah kuatnya faktor personalisasi--bukan institusionalisasi--politik yang mengandalkan faktor kharisma seorang pemimpin. Sehingga terdapat kecenderungan di mana sistem ditundukkan dalam bayang-bayang kekuatan personal menegasikan pentingnya institusionalisasi yang semestinya lebih patut mendapatkan perhatian dari partai-partai politik. Di luar itu, rendahnya profesionalitas rekruitmen politik, kader partai yang tak mengakar, komunikasi dan sosialisasi politik yang tak cakap, serta penitian karir yang mengingkari pola meritokrasi, telah ikut mendorong pembusukan berlangsung lebih cepat.

Akibat terburuknya, Indonesia bisa mengalami kemunduran dan gagal mengawal transisi menuju rumah baru demokrasi. Sinyalemen itu kian nampak seiring dengan meningkatnya peran militer, menguatnya kekuatan politik lama, dikesampingkannya citarasa keadilan dan kehormatan, kerusuhan massa, dan puncaknya adalah, disintegrasi sosial ataupun teritorial.

Tentu kita tak pernah punya harapan bahwa transisi akan mengalami kegagalan. Karena itu, demi menyelamatkan transisi, adalah sebuah aksioma untuk segera melaksanakan pembangunan politik yang menekankan arti penting institusionalisasi. Hal itu tak bisa ditunda. Mesti hari ini, tak bisa esok. Karena esok berarti, kematian.***

Penulis adalah Associate Director pada CPPS (The Center for Presidential and Parliamentary Studies) Universitas Paramadina.

NEGARA, KONSENSUS, DAN KONTRAK KESEJAHTERAAN

2001-12-13T07:53:00.000-08:00

Negara, Konsensus, dan
Kontrak Kesejahteraan

Oleh Agus Haryadi

Opini Kompas, Kamis, 13 Desember 2001

SEJAK isu globalisasi mengembara pesat di seantero Dunia Ketiga, seiring meningkatnya penyerangan AS terhadap Afganistan, wacana yang menyangkut peran negara dalam masyarakat kembali diangkat dalam sebuah diseminasi dan polemik yang paling fundamental. Pandangan sebelumnya yang telanjur mapan, digugat. Senyum sinis kapitalisme modern sementara waktu mesti ditunda. Sekurang-kurangnya, hingga didapati sebentuk tatanan yang sungguh-sungguh baru dengan keadilan sebagai kemestian di dalamnya.

Pada situasi demikian, wacana negara kembali relevan untuk diperbincangkan. Utamanya menyangkut perannya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui advokasi ataupun proteksi dari kemungkinan ancaman ekonomi global. Jauh lebih mendasar, pertanyaan mengapa negara itu mesti ada, ikut diajukan. Adakah ia aksioma yang berangkat dari kesadaran kodrati manusia yang dipercaya sebagai zoon politikon (Aristoteles:384-322 SM). Atau, sebaliknya, negara sebenarnya tak terlalu penting untuk dihadirkan dalam konstruksi sosial sebagaimana diyakini kaum anarkis.

Pendapat kedua ditunjang oleh paham yang berkembang di kalangan Marxian klasik. Mereka meyakini sepenuh hati bahwa negara tak pernah sama sekali dimaksudkan untuk mewujudkan dan memenuhi kepentingan warganya, selain sekadar instrumen pelindung bagi sekelompok pihak untuk melakukan penindasan terhadap kelompok-kelompok lainnya atas dasar hubungan pemilik modal dengan kaum pekerja.

Konsensus

Jikalau harus ada nama yang disebutkan dalam khazanah sejarah tata negara yang dengan sukses membangun imajinasi negara sebagai monster, pastilah ia Thomas Hobbes. Leviathan menjadi simbolisasi bagi daulat negara yang bergerak secara absolut.

Melalui narasi besar yang mengimani manusia sebagai sumber sekaligus pelaku kejahatan, maka bagi Hobbes, pembatasannya hanya mungkin dilakukan lewat kuasa negara yang mengurung sepenjuru aktivitas masyarakat dalam penjara kekuasaan. Satu-satunya unsur yang ma'shum hanya satu: negara.

Pada kenyataannya, mimpi Hobbes soal negara Leviathan yang bisa melahirkan keteraturan, terbentur dinding. Alih-alih kesejahteraan, justru totalitarianisme yang terlahirkan. Negara yang semestinya bertanggung jawab atas kebahagiaan, bermetamorfosis dalam wujud lembaga koersi yang jauh dari ekspektasi semula.

Antitesisnya lantas berkembang di alam pikiran John Locke yang menelurkan ide mengenai perlindungan warga oleh negara dalam mengekspresikan gagasan-gagasannya secara bebas. Berangkat dari premis yang mempercayai kebaikan manusia-yang tampak dalam ungkapan state of peace, good will, mutual assistance and preservation, maka tak ada hak bagi negara untuk menggunakan semata-mata alat kekerasan sebagai sumber kekuasaan.

Sebaliknya, negara-sebagaimana disampaikan Rosseau kelak dalam du contract social, adalah kelengkapan warga dalam mengasosiasikan diri (organized association) di satu teritori tertentu melalui persetujuan bersama-dan bukan sepihak oleh negara, an sich. Sumber legitimasi tak berhulu pada tindak koersif, melainkan lahir dari kehendak umum, volonti ginirale (Jean Jacques Rousseau: 1712-1778). Karenanya, negara tak dibenarkan menuntut pengabdian masyarakat. Sebaliknya, negaralah yang mesti memberikan pengabdian bagi warganya, mengingat asasi negara terbentuk dengan maksud pencapaian-pencapaian tertentu dari masyarakat.

Sehubungan dengan tujuan dan maksud terbentuknya negara sudah barang tentu tak lepas dari hasrat kebahagiaan, eudaimonia (Aristoteles: 384-322 SM). Yang ditafsirkan secara luas sebagai tanggung jawab negara atas kesejahteraan masyarakat. Di mana seluruh policy yang lahir dari pengelola negara menjadikan pengabdian terhadap masyarakat dan kesejahteraan sebagai terminal akhir perjalanan.

Di Indonesia sendiri, terkandung sejumlah persoalan yang hingga hari ini masih jauh dari tuntas. Dalam tinjauan historis, integrasi nasional Indonesia tak lepas dari pengaruh historical block atau momentum kesejarahan di era kolonialisme Belanda, Inggris, dan Jepang. Keinginan bersatu tentunya tak semata-mata berangkat dari sekadar common sense, perasaan senasib sepenanggungan, tetapi diikuti oleh serangkaian ekspektasi atas kesejahteraan, yaitu kehendak untuk mendapat kehidupan yang lebih layak dari keadaan sebelumnya.

Pada kenyataannya, perjalanan panjang entitas kebangsaan yang heterogen tak disertai dengan pemenuhan kebutuhan atas cita rasa keadilan dan kehormatan. Pembangunan ekonomi yang semata-mata mengandalkan pada pertumbuhan telah mengesampingkan aspek paling penting dalam membangun semangat kebangsaan: pemerataan. Alih-alih kristalisasi yang terjadi, yang muncul adalah menebalnya semangat etnonasionalisme.

Salahkah? Jawabnya, sama sekali tidak. Ini karena negara sebagai unit politik yang menjadi elemen pengorganisasian diri berbagai kemajemukan, telah gagal melakukan pengelolaan kesejahteraan. Sentralisasi dan konsentrasi pembangunan pada masa lalu meminta tumbal yang sangat mahal akibat kesalahan strategi pembangunan. Yaitu, integrasi nasional.

Yang penting diingat pada akhirnya adalah negara sesungguhnya merupakan sebuah konsensus yang dibangun atas dasar kesepakatan sejumlah orang yang menghimpunkan, atau mengorganisasikan diri di satu teritori tertentu dengan maksud dan pencapaian tertentu. Ketika negara sebagai institusi yang berangkat dari konsensus tersebut mengkhianati maksud dan tujuan kesepakatan yang diciptakan masyarakat, maka neraka kematian bagi negara pasti kian mendekat.

Kontrak Kesejahteraan

Liberalisme merupakan rahim demokrasi, sekaligus ibu dari kapitalisme. Negara yang sebelumnya menjangkau ranah paling privat di tingkat individu mengalami komplementerisme. Pembatasan radikal hingga ke tingkat minimum membuat negara kehabisan peran untuk mengintervensi ketidakadilan yang berlangsung dalam masyarakat akibat watak kapitalisme yang eksploitatif dan tak wajar dalam memperlakukan kaum pekerja.

Perkembangan paling kontemporer dari peran negara kembali menjadi polemik hangat di hari-hari ini. Setelah gelombang penyerangan Amerika Serikat terhadap Afganistan dimaknai sebagai puncak ketegangan hubungan antara negara-negara maju dengan Dunia Ketiga yang terbelakang. Bila kapitalisme klasik berlaku pada skala paling mikro di tingkat negara, maka hari ini kapitalisme modern muncul dalam disekuilibrium tatanan global beserta relasinya terhadap minimalisasi peran negara dalam masyarakat.

Perbincangan seputar teori ketergantungan agaknya kembali relevan dan menemukan kembali momentumnya untuk diangkat. Sekurang-kurangnya, kerangka teoretisnya mengandung tingkat kompatibalitas yang tinggi untuk menjelaskan hubungan yang timpang antara negara-negara Utara dan Selatan. Setelah cukup lama beristirahat, kebangkitan teoretis sosialisme mulai mendapatkan kembali tempatnya di berbagai kalangan, terutama Dunia Ketiga.

Prebisch, ekonom asal Amerika Latin, telah mendahului pembahasan hubungan antara negara maju dengan Amerika Latin lewat hubungan kontraproduktif berupa ketergantungan yang akut. Diyakininya, hubungan antara negara metropolis dengan satelit yang terjadi sesungguhnya merupakan relasi yang sakit. Di mana peran perusahaan transnasional-di bawah payung ide neoliberal-mengambil alih proses-proses yang semestinya dilakukan negara. Bahwa agenda neoliberal yang menyampaikan tuntutan surutnya peran negara tidak lantas mengha-silkan sebuah masyarakat yang memiliki peran yang lebih luas. Sebaliknya, penyurutan peran negara berdampak pada menyempitnya ruang masyarakat sambil pada saat yang sama melahirkan ruang yang lebih luas bagi korporasi multinasional. Negara terpinggirkan perannya, karena hampir-hampir saja seluruh mekanisme pengelolaan negara sepenuhnya bertekuk lutut di hadapan kekuatan kapital. Di pengujung pendulum, korporasi multinasional bahkan ikut berkuasa lewat kekuatan modal tanpa pertanggungjawaban publik.

Di ranah ini, demokrasi politik berjalan secara tidak paralel dengan ekspektasi warga menyangkut pemerataan. Negara cenderung berjalan sendiri meninggalkan masyarakat dengan memanjakan korporasi multinasional dan secuil pengusaha yang berhubungan dekat dengan poros kekuasaan, untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang ada. Sementara bagi masyarakat luas terdapat realitas ironis yang dengan sangat gamblang terdeskripsikan dalam meningkatnya masyarakat rawan pangan, bayi-bayi kekurangan gizi, rendahnya tingkat pendidikan, rusaknya lingkungan, tingginya tingkat kematian bayi, dan rendahnya harapan hidup masyarakat.

Rakyat tentu tak bermaksud pongah bila kemudian menolak kehadiran sejumlah korporasi multinasional. Persoalan sesungguhnya terletak pada kegagalan pengelola negara untuk memosisikan diri sebagai pihak yang semestinya mengadvokasi kepentingan publik.

Pada kenyataannya, toh, globalisasi tak mungkin ditolak. Sikap yang cenderung reaktif dalam merespons globalisasi bahkan sering menyimpan sinyalemen ketidaksiapan untuk bersaing.

Kearifan dalam menghadapi globalisasi mesti hadir dalam sepenjuru ruang realitas tanpa mengesampingkan ide fundamental tentang kesejahteraan. Karenanya, sebuah kontrak baru dalam masyarakat di suatu negara mendesak disusun ulang.

Peran negara mutlak dibutuhkan. Bukan untuk menerapkan etatisme dalam masyarakat, melainkan menerjemahkan prinsip-prinsip subsidiaritas negara dalam mewujudkan kesejahteraan. Telah tertutup argumentasi negara-atas nama liberalisme dan demokrasi-melarikan diri dari tanggung jawab tersebut.

Ke muka dibutuhkan sebuah konsepsi yang lebih mampu mengakomodasi cita rasa keadilan bagi masyarakat internasional. Perkembangan terbaru dari peperangan di Afganistan mesti dibaca sebagai kegagalan tatanan global dalam menjawab tututan keadilan. Siapa pun yang menjadi kekuatan hegemonik di level global-tanpa mampu memberi solusi mutakhir atas persoalan kemanusiaan-pastinya akan menghadapi perlawanan yang sama. Entah Amerika, ataupun Dunia Islam. Sekali lagi persoalannya adalah, keadilan. Bukan yang lain.

Agus Haryadi, Associate Director CPPS-Universitas Paramadina.

TESTIMONI ANDRINOF TENTANG PEMBANGUNAN YANG GAGAL

2001-10-01T16:37:00.000-07:00

TESTIMONI ANDRINOF TENTANG PEMBANGUNAN YANG GAGAL

Oleh Agus Haryadi
Resensi Buku, Kompas, Senin 1 Oktober 2001

----------------------------------------------------------

Judul: Gagalnya Pembangunan, Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia Penulis: Andrinof A Chaniago Pengantar: Mohtar Mas'oed, Penerbit: Pustaka LP3ES Indonesia, 2001 Tebal: (xxix + 356) halaman.

----------------------------------------------------------

PEMBANGUNAN bagi Dunia Ketiga, baik keberhasilan maupun kegagalannya, tetap saja menjadi isu yang menarik untuk ditelusuri. Ada begitu banyak tesis yang dikemukakan, namun tak jarang pula yang runtuh akibat bertolak belakang dengan kenyataan yang berlangsung. Sehingga, hanya ada sedikit penuturan berkualitas yang memiliki kemampuan memaparkan secara holistik berbagai persoalan yang ada.

Satu dari sedikit buku berkualitas yang mencoba menjelaskan akar kegagalan Orde Baru dalam mengelola pembangunan adalah Gagalnya Pembangunan karya Andrinof A Chaniago.

Buku yang lebih tampak sebagai testimoni ini-ditulis berdasarkan hasil penelitian yang panjang selama lebih dari enam tahun-seakan menyentakkan kesadaran semua pihak bahwa akar kegagalan tersebut tidak semata-mata persoalan ekonomi. Kegagalan itu juga dipicu oleh pelapukan dalam periode yang panjang terhadap struktur sosial dan politik. Puncak pelapukan terjadi dalam episode keempat pembangunan Orde Baru yang disebut oleh Andrinof Chaniago sebagai periode hiper-pragmatis.

***

SEBAGAIMANA terungkap dalam buku ini, krisis yang menimpa Indonesia semenjak pertengahan tahun 1997 sesungguhnya merupakan kelanjutan dari krisis tersembunyi satu dasawarsa sebelumnya. Meskipun angka-angka pertumbuhan meningkat tajam secara mengesankan dalam 10 tahun terakhir Orde Baru-di samping indikator ekonomi makro yang sehat-sesungguhnya tersimpan bom waktu yang menunggu inisiasi untuk meledakkannya. Hal itu diakibatkan oleh ongkos yang mesti ditanggung pada bidang-bidang lain semacam sosial dan politik.

Kemerosotan itu dimulai tepat ketika pada tahun 1988 pemerintah meluncurkan kebijakan ekonomi di bidang moneter yang meliberalisasi sistem perbankan secara radikal melalui Paket Oktober 1988.

Program itu diikuti oleh dukungan nyata dari MPR lewat beberapa perumusan dalam GBHN 1988 dengan membuka peluang bagi pengusaha swasta yang bergerak di sektor pelayanan publik dan pembangunan perumahan. Di lembaga eksekutif terjadi restrukturisasi birokrasi yang mengurus masalah pertanahan untuk memberikan iklim kondusif bagi investor.

Kebijakan ekonomi yang lahir dari lembaga tertinggi negara dan eksekutif ini mengindikasikan konversi cara berpikir para pemimpin waktu itu menjadi hiper-pragmatis. Utamanya melalui eksploitasi nilai lokasi dan nilai lahan perkotaan, diikuti oleh kepadatan penduduk kota metropolitan sebagai potensi ekonomi tanpa memperhatikan problem-problem sosial yang niscaya muncul menyertai.

Bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang tampil mengejutkan sejak tahun 1988, sesungguhnya mulai berlangsung krisis laten yang mengalami akselerasi, dan memanisfes pada pertengahan tahun 1997.

Struktur ekonomi mengalami perapuhan akibat dominasi non traded goods di pasar modal maupun pasar barang dan jasa riil. Itu masih diperparah dengan terjadinya dislokasi sosial dan berbagai kesenjangan yang mengalami peningkatan signifikan akibat eksploitasi ruang, lokasi, dan lahan-lahan kota.

Asumsi awal yang mengharapkan pembangunan sosial berjalan dengan mengandalkan aliran dana kepada kelompok-kelompok sasaran, berakhir dengan kegagalan total. Masyarakat yang dijadikan sasaran pembangunan sosial lebih dilihat dengan pendekatan teknis-statis daripada dinamika sosial-kultural.

Akibat kumulatif dari kesalahan visi, strategi, dan kebijakan yang diperburuk oleh sikap hiper-pragmatis itulah yang mengakhiri pembangunan dalam wujud kegagalan, setelah sebelumnya ditapaki lewat proses pembusukan yang panjang.

Komplikasi dari berbagai kelemahan struktur di berbagai bidang ini mengakibatkan proses pemulihan ekonomi di Indonesia berjalan relatif lebih lambat dibandingkan sesama negara di kawasan Asia lainnya seperti Thailand atau Korea Selatan.

Di samping narasi tentang strategi pengelolaan pembangunan yang dilakukan pemerintah, Andrinof tak lupa-meskipun tidak cukup dominan-memasukkan pengaruh anasir asing dalam penyebab krisis di Indonesia. Sejumlah lembaga internasional disebutkan ikut bertanggung jawab atas terjadinya krisis yang parah di Indonesia.

Dorongan liberalisasi dan swastanisasi secara radikal setidak-tidaknya tidak lepas dari provokasi lembaga-lembaga donor seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Akibatnya, liberalisasi berlangsung prematur dengan dampak utamanya berupa kehancuran kohesivitas sosial yang sebelumnya menjadi kapital bagi keberlangsungan integrasi di Indonesia.

Provokasi itu mulai secara gencar dilakukan dalam periode tahun 1990-an dengan mensponsori berbagai konferensi tentang swastanisasi pembangunan infrastruktur lewat perluasan otoritas dan peran pihak swasta. Di lain pihak-fenomena ini menjadi bahan kritik Andrinof terhadap tumpulnya sikap kritis akademisi dan ahli ekonomi waktu itu-para ahli seakan terhipnotis untuk menerima bulat-bulat tekanan lembaga internasional. Para ahli itu menutup mata terhadap kemunculan berbagai gejala ketimpangan yang setidak-tidaknya, menurut analisis Andrinof, muncul dalam tujuh bentuk.

***

MELENGKAPI keseluruhan argumentasi yang dipaparkan dalam buku ini, tinjauan struktur politik yang keropos juga ikut ambil bagian dalam meruntuhkan agenda pembangunan nasional. Pengabaian yang panjang terhadap pentingnya pembangunan dan pelembagaan politik seakan merekam tragedi kegagalan itu kian sempurna. Tak kurang ekonom sekaliber Amartya Sen ikut menyempurnakan analisis tentang krisis di kawasan Asia sebagai titik nadir kegagalan pelembagaan politik.

Parahnya, kenyataan semacam itu ternyata tak diikuti oleh semangat untuk melakukan perbaikan. Usaha untuk melakukan transformasi politik berjalan tersendat-sendat. Sistem politik demokrasi yang dicita-citakan tak kunjung muncul. Sementara perkembangan yang pesat menuntut respons perubahan fundamental dalam sistem politik secara cepat.

Tak seperti judulnya yang tampak begitu provokatif dan terkandung kadar pesimisme yang tinggi, dalam buku ini Andrinof tetap optimis bahwa persoalan krisis tetap bisa diselesaikan. Meskipun ia mengakui, untuk itu butuh waktu yang relatif panjang.

Penulis menekankan pendekatan ekonomi tak bisa semata-mata diandalkan sebagai satu-satunya jalan keluar dari krisis multidimensi di Indonesia. Melainkan juga harus meliputi berbagai aspek lain seperti pembangunan struktur sosial, budaya, dan politik yang solid; pemberdayaan fungsi-fungsi lembaga politik dan birokrasi; meningkatkan daya kohesivitas masyarakat.

***

WALAU demikian, buku yang dipuji oleh Dwight Y King sebagai jawaban terbaik atas akar krisis di Indonesia ini, tentu bukan tanpa kekurangan. Hal ini terlihat, misalnya, dari tidak cukup lengkapnya tawaran solusi terhadap krisis kelembagaan politik Indonesia.

Perbincangan seputar konstitusi, pranata demokrsi, dan institusionalisasi lembaga politik sebagai alternatif penyelesaian masalah tak cukup lengkap diutarakan. Padahal, jawaban terhadap persoalan-persoalan di atas akan berimplikasi terhadap tingkat stabilitas politik, di mana untuk negara-negara Dunia Ketiga, stabilitas politik sangat mempengaruhi, atau bahkan menentukan, usaha pemulihan ekonomi.

Kecuali itu, kecemasan terhadap lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia tampak cukup mendominasi (berlebihan?). Setidak-tidaknya hal itu terlihat dari penuturannya yang sarat tuduhan terhadap lembaga donor sebagai provokator liberalisasi di Indonesia. Dan, liberalisasi itu menciptakan krisis laten dalam bentuk penurunan kohesivitas masyarakat yang sebelumnya bermanfaat sebagai kapital sosial.

Akan tetapi, tuduhan Andrinof tentu saja bukan tanpa dasar. Hal ini diperlihatkannya dalam berbagai tabel serta diagram-sebuah penguraian data yang sesungguhnya jarang dilakukan oleh para pemerhati masalah politik-pada halaman-halaman terakhir.

Sebagai seorang peneliti di bidang politik, Andrinof tidak malas memanfaatkan data yang ada untuk memperkuat tesisnya. Sehingga pengembaraan intelektualnya tak lagi berjarak dengan fakta empiris, melainkan memang berangkat dari realitas yang berkembang dalam masyarakat.

Agus Haryadi, Associate Director CPPS Paramadina, Jakarta

TESTIMONI KEGAGALAN TATANAN DUNIA BARU

2001-09-27T07:37:00.000-07:00

Testimoni Kegagalan Tatanan Dunia Baru

Oleh Agus Haryadi
Opini Kompas, Kamis, 27 Septermber 2001

LEBIH dari lima dasawarsa terdahulu, saat negara-negara yang terlibat dalam perang dunia membuat kesepakatan bersama di Bretton Woods, Dunia Ketiga mulai menghadapi sinyalemen kesenjangan. Kerangka teoritik yang dikembangkan melalui pengertian modernisasi menawarkan satu perspektif baru dalam memahami fenomena ketimpangan. Teori-teori pembangunan muncul tak sekadar berputar dalam level kebijakan, bahkan bertarung dalam arena ideologis. Piranti pembangunan mengandalkan pola perkembangan budaya sebagai pentahapan perkembangan masyarakat. Sehingga modernisasi menjadi cara paling disukai untuk menjelaskan berbagai ketidaksamaan (bukan ketidaksetaraan) situasi dan kondisi masyarakat.

Sayangnya, modernisasi dan serangkaian kerangka teoritiknya berangkat dari asumsi yang dangkal. Keterbelakangan Dunia Ketiga didudukkan dalam konteks negara pendosa. Di mana masyarakatnya didakwa sebagai pemalas, miskin kreasi, dan secara budaya masih dalam ranah jangkauan uncivilized, tak berperadaban. Tuduhan semacam ini umumnya datang dengan sejumlah penjelasan dan argumentasi yang terlihat ilmiah, rasional, dan obyektif. Max Weber, misalnya, dalam karya spektakuler Prothestant Ethics and The Spiritual of Capitalism, gamblang menjelaskan superioritas bangsa-bangsa Eropa.

Namun, fakta empirik justru memberikan penyampaian antagonis bagi negara-negara maju. Setidaknya, sejarah tak berdusta untuk menampilkan kembali fakta kolonialisme yang berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Bahwa hulu dari semua keterbelakangan hingga bermuara pada terbentuknya uncivilized society, sebenarnya diakibatkan oleh tindak eksploitatif bangsa-bangsa Eropa. Sehingga Dunia Ketiga dengan segala aksesoris keterbelakangan dan kemiskinan, bukanlah "barang temuan". Sebaliknya, mereka adalah "barang ciptaan" yang secara sengaja dilahirkan sebagai efek aktivitas hiper-kreatif negara metropolis era kolonialisme, maupun dalam konstruksi tatanan dunia pasca Perang Dunia II.

Dalam konteks ini, ketidakadilan adalah kosa kota yang paling tepat untuk mewakili perasaan Dunia Ketiga atas tuduhan semena-mena negara maju. Bahwa keterbelakangan budaya menjawab penyebab kemunduran yang akut. Ia tak hanya sekadar menyalahkan si korban (blaming the victims), tetapi-bila terus disosialisasikan dalam masyarakat Dunia Ketiga, akan membangun paradigma menyesatkan, mentalitas inferior, rendah diri, dan ketergantungan yang sustain (berkelanjutan).

Pemahaman terhadap teori-teori pembangunan beraliran modernisasi telah menciptakan jebakan-jebakan berbahaya. Lewat international division of labor, Dunia Ketiga dipaksa menjadi pasrah terhadap ketetapan takdirnya sebagai negara yang sekadar memproduksi barang-barang pertanian. Industrialisasi merupakan barang haram hingga beberapa dekade setelah gerbang abad 20 dimasuki, sebagai akibat hubungan yang sengaja diciptakan timpang.

Penatnya Globalisasi

Neoliberalisme muncul sebagai gagasan yang mendorong berlangsungnya pasar bebas. Liberalisasi perdagangan dan modernitas menjadi ciri inheren dari globalisasi. Lembaga keuangan internasional juga ikut ambil bagian dalam provokasi(?) gelombang kebebasan pasar (Andrinof A Chaniago: 2001). Masyarakat Dunia Ketiga, utamanya, menjadi target sasaran negara maju dalam melakukan transaksi perdagangan barang-barang yang diproduksi tanpa batas. Sementara, pemerintah lokal juga tak kuasa menghentikan arus deras perdagangan karena relasi kuasa dengan organisasi perdagangan dunia yang siap menjatuhkan veto atau boikot dari kalangan masyarakat internasional (international community).

Situasi semacam ini tentu tak menguntungkan bagi negara berkembang. Tuntutan pasar yang bebas dan adil hanya dipahami secara sepihak oleh negara-negara maju. Karena pada kenyataannya, kebebasan yang diberikan tidak diikuti dengan membuka kesempatan dan peluang yang sama (Chomsky: 2001). Negara maju menerapkan standar ganda dalam mengimplementasikan tatanan dunia baru yang menjadi obsesinya.

Secara empiris, negara maju punya otoritas penuh menentukan pihak mana saja yang bisa memasuki pasarnya. Tak hanya itu, perdagangan antarsesama negara berkembang pun ada dalam pengawasan negara metropolis. Ukurannya sederhana, sejauh mana sebuah negara mengembangkan demokratisasi. Bila gagal, maka tak cukup bagi negara itu untuk memenuhi kualifikasi memasuki pasar dunia.

Persoalannya adalah, siapa yang memiliki kewenangan untuk menetapkan ketentuan sebuah negara memenuhi prasyarat demokrasi. Amerika Serikat (AS) dalam konteks ini meniscayakan dirinya sebagai penafsir tunggal demokrasi, yang dengan sendirinya diikuti negara-negara lain yang menjadi sekutu atau satelit AS.

Namun, tak sedikit kebijakan yang lahir justru mencerminkan sikap standar ganda dan inkonsistensi. Dukungan Pemerintah AS terhadap rezim militer di Pakistan, Turki, dan Aljazair adalah sedikit contoh dari sikap AS yang terasa mengganjal. Selain sejumlah pelanggaran hak asasi bermotif rasis dan agama justru masih terjadi di AS sendiri.

Kecuali itu, kapitalisme internasional yang selama ini diwujudkan dalam perusahaan multinasional juga tak banyak membantu Dunia Ketiga mengejar ketertinggalannya. Sebaliknya, kesenjangan yang telah ada sebelumnya justru menampakkan sinyalemen yang kian parah. Faktanya, pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam akibat eksploitasi yang dilakukan pemilik modal.

Setelah sempat bertumpu pada kebijakan dekolonisasi yang dihembuskan AS periode 1940-an, Dunia Ketiga menyadari krisis yang terjadi tak akan berakhir. Penjajahan dalam konteks formal terkonversi dalam bentuknya yang baru, imperialisme ekonomi. Akses sumber alam beralih monopoli dari bangsa-bangsa Eropa ke AS.

Realitas empirik semacam ini tentu tak dapat dikesampingkan sebagai konsekuensi globalisasi yang melempar keadilan ke tepi jurang kematian. Kekhawatiran terbesar itu adalah bila tatanan dunia yang kini dianut justru tak akan memenuhi rasa keadilan umat manusia. Dan ketimpangan yang terjadi akan makin parah, permasalahan kemiskinan kian kompleks, serta soal-soal kemanusiaan menjadi akut terkapar di bawah kepentingan pasar bebas.

Keadilan Global

Penyerangan terhadap Gedung World Trade Center (WTC) dan Pentagon sesungguhnya mencerminkan sebuah fakta ketidakadilan. "Kecelakaan" itu menelan korban dalam jumlah yang, sungguh, sangat besar-dan jelas itu adalah kejahatan kemanusiaan. Karena itu, kita semua berduka dan mengutuk keras serangan para teroris pengecut itu. Dukungan dari hampir seluruh negara di dunia bagi Amerika untuk memburu otak pelaku penyerangan, dapat dimafhumkan.

Namun, kenyataan ini tak boleh berhenti pada titik itu saja, tetapi harus diikuti upaya investigasi yang menginisiasi penyerangan itu. Dengan menggunakan cara berpikir yang lebih luas, kejadian itu harus dipahami dalam konteks teori aksi-reaksi. Bahwa, penyerangan terhadap pusat ekonomi dan militer Amerika sejatinya merupakan reaksi atas kenyataan tatanan dunia yang tidak adil. Di mana penindasan dan eksploitasi menjadi satu-satunya karakter yang paling sah dalam menjelaskan bentuk hubungan negara-negara Utara-Selatan.

Kehancuran WTC adalah sebuah kritik keras atas wacana hegemonik yang dikembangkan dalam periode yang panjang, sekaligus penegasan ulang bahwa penindasan, apa pun bentuknya, harus dihentikan. Dengan ini, Dunia Ketiga mendeklarasikan kekecewaan bernada gugatan terhadap timpangnya tatanan yang gagal menjawab berbagai soal kemanusiaan. Kapitalisme-saudara kembar liberalisme pun ikut menghadapi tantangan yang sama atas persoalan yang tengah dihadapi umat manusia. Tesis Fruneois Fukuyama mendapatkan peninjauan ulang dalam dialektika gagasan. Simbiosis kapitalisme dengan demokrasi tidak semata-mata mengindikasikan kegagalannya sebagai the end of history, tetapi sekaligus merekonstruksi paham yang selama ini berkembang dalam tatanan dunia global. Dalam banyak segi, tragedi kemanusiaan-baik yang jatuh akibat penyerangan WTC maupun akibat ketidakadilan global-akan mengubah banyak hal. Bukan sekadar mempertanyakan ulang pemahaman yang telah telanjur baku sebelumnya, tetapi lalu menuntun umat manusia mencari bentuk baru yang lebih mampu memenuhi rasa keadilan umat manusia.

Karena itu, tantangan terbesar bagi Pemerintah AS kini bukanlah melampiaskan kemarahannya secara emosional. Selain tidak sesuai dengan watak yang selama ini diklaimnya, rasional, hal itu juga tidak mencerminkan watak reflektif atas musibah yang baru terjadi.

Jauh lebih penting dari sekadar mencari otak penyerangan itu adalah mencari jawaban atas tatanan dunia global yang timpang, dimana ketidakadilan menjadi ciri utama yang manifes maupun laten. Tantangan bagi Amerika-juga umat manusia seluruhnya-adalah mencari bentuk baru hubungan antarnegara yang mampu memenuhi rasa keadilan, kesetaraan, menghargai perbedaan, dan berkenan memberi solusi atas berbagai soal kemanusiaan. Bila tidak, kelompok-kelompok tertekan akan terus merasa tertantang mewujudkan aksi-aksi terorisme lain yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah ada. Dan kesalahan itu tak hanya ada pada mereka yang tertekan dan frustasi oleh keadaan yang berwatak menindas, tetapi juga semua pihak yang ikut mendorong berlangsungnya ketidakadilan global yang membuat kaum terorisme mendapatkan lahan yang basah untuk berkembang biak.

* Agus Haryadi, Associate Director CPPS Universitas Paramadina, tergabung dalam Political Science Forum Universitas Indonesia.

TAFSIR KEMANUSIAAN DALAM AGAMA

2001-04-27T09:27:00.000-07:00

Tafsir Kemanusiaan Dalam Agama

Oleh Agus Haryadi

Associate Director pada CPPS-Paramadina

Opini Media Indonesia, 27 April 2001

KERUSUHAN bernuansa etnoreligius hingga hari ini belum tuntas penyelesaiannya. Atas nama Tuhan, yang menurut Abdurrahman Wahid tak perlu dibela, komunitas-komunitas komunal memanifestasikan ajaran luhur agama dengan membebaskan seluas-luasnya intuisi yang paling primitif, kekerasan. Kalam Tuhan direfleksikan dalam simbol-simbol keserakahan dan gila kekuasaan, maka tidak cukup mudah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai konflik politik di tingkat elite berkaitan dengan derivasinya di tingkat massa, yang ternyata diterjemahkan sebagai peperangan antaragama. Yang jelas tampak ketika agama mulai terlibat dan mengintervensi proses-proses politik suatu sistem pemerintahan, atau sebaliknya, maka di situlah mulai tersemai benih-benih distorsi terhadap kesucian agama. Agama secara vulgar digadaikan demi ambisi-ambisi pribadi. Dan sekaligus menisbikan kepentingan publik dan "menyandera" Tuhan dalam penjara interes pada detik yang nyaris bersamaan.

Fragmentasi yang diakibatkan oleh diversitas etnoreligius, dapat dikatakan merupakan derivasi tafsir atas pemahaman teologi eksklusif yang dikembangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Monopoli kebenaran dan klaim keselamatan (claim of salvation) yang selama ini dianut secara ekstrem oleh agama-agama formal (organized religion), telah mengarahkan radikalisasi di tingkat gagasan pada bentuknya yang lain, berupa tindak kekerasan terhadap sesama makhluk Tuhan. Perspektif semacam ini jelas berpotensi tinggi meningkatkan ancaman terhadap kemanusiaan, yang pada akhirnya bermuara pada konflik horizontal. Yang justru secara signifikan didetonasi oleh peran agama dan menguatnya etnonasionalisme. Beberapa contoh cukup untuk membuktikan relasi antara konflik horizontal dan menguatnya semangat etnonasionalisme dan radikalisme agama, seperti Maluku, Poso, dan beberapa kawasan lainnya di Indonesia.

Keniscayaan humanitas agama

Teologi inklusif sesungguhnya merupakan tradisi yang dibawa para nabi. Mereka memunculkan gagasan, yang oleh Paulo Freire di Brazil dan Farid Esack di Afrika Selatan, disebut sebagai pendidikan yang membebaskan. Agama, yang pada hulunya mengedepankan aspek humanitas dalam penyebarannya, mulai mengalami distorsi tepat ketika kekuasaan negara tak lagi bisa dibedakan dari otoritas agama dalam mengatur relasi sosial antarmanusia. Tafsir yang membebaskan manusia dari kelaliman (ketidakadilan, tirani, kekuasaan despotik, dan segala macam bentuk tindak antikemanusiaan), sebagaimaan misi para nabi, dibelokkan menjadi tools yang memberi dukungan terhadap tegaknya pemerintahan lalim. Agama sangat berperan untuk membangun konstruksi parokial dalam menatap relasi kuasa antara negara dan masyarakat. Yang dalam kurun waktu yang panjang menciptakan kebekuan berpikir dan kemapanan struktur kekuasaan dalam masyarakat yang mengalami stagnasi budaya.

Feodalisme menjadi watak yang paling menonjol untuk menunjuk salah satu aspek yang diakibatkan oleh menguatnya agama dalam melimpahkan dukungan (basis) dan legitimasi bagi pemerintah berkuasa. Melalui legitimasi religius, pemuka agama menobatkan para pemimpin (raja, presiden, atau sultan) sebagai personifikasi Tuhan di dunia. Yang berkonsekuensi perilaku pada terciptanya sebuah hubungan yang jauh dari kesetaraan antara pemimpin dan rakyat sebagai konstituennya.

Hal seperti ini berlangsung lama, hingga akhirnya tertransformasikan dalam sebuah formulasi teologi yang meniscayakan legalitas agama, justru sebagai elan vital bagi tumbuh suburnya pemahaman yang eksklusif dalam tata beragama. Perbedaan lebih diinterpretasikan sebagai ancaman, yang sebelum mengalami eskalasi, harus secepatnya dibinasakan. Teologi eksklusif terus mengalami kristalisasi hingga mencapai titik puncaknya melalui klaim kebenaran (claim of truth) dan klaim keselamatan (claim of salvation) dalam agama yang diyakininya.

Tepat ketika koeksistensi religiusitas tengah dinikmati para penganut agama formal, tiba-tiba agama dihadapkan pada kenyataan munculnya friksi yang berangkat dari paham kebenaran monolit dalam teologi eksklusif yang dianut agama-agama formal. Bukannya mendatangkan pencerahan, agama justru menjadi faktor dominan dalam melahirkan instabilitas dalam masyarakat. Alih-alih perdamaian, peperangan justru menjadi wajah lain dari mata uang bernama agama, yang disebaliknya menampakkan wajah teduh, cinta, kasih sayang, dan penuh kedamaian.

Para penganut agama formal dihinggapi kegamangan yang luar biasa, yang dalam skala tertentu menumbuhkan tak hanya sekadar sikap apatis, melainkan juga skeptis terhadap agama. Tuduhan berdatangan tak hanya sekadar berhenti pada pernyataan bahwa agama memberikan satisfikasi religius secara koruptif, tetapi juga dianggap sebagai tindak manipulatif.

Dalam kebimbangan semacam inilah, gagasan untuk mengembalikan kesejatian agama bertemu dalam ekuilibrium antara hasrat memanifestasikan ajaran luhur agama dan realitas sosial melalui sebuah korelasi berkadar positif. Kontekstualisasi tafsir dilakukan sebagai pembongkaran radikal terhadap kemapanan gagasan qoth`i (baku). Dan menggeser persepsi agama pada bentuk-bentuk praksis bertendensi membebaskan manusia dari kerangkeng budaya, pemikiran, atau tirani dalam bentuk apa pun. Zuhairi, seorang intelektual muda NU, menyebutnya sebagai post-Quran, yaitu suatu pemahaman yang bersikeras mengembalikan otentisitas ajaran Quran pada keaslian kontekstualitasnya.

Munculnya sejumlah pandangan baru terkait dengan tafsir dalam ajaran agama-agama langit sedikitnya bisa melegakan hati. Keterbukaan bagi ruang dialog merupakan kunci utama bagi didapatinya konvergensi yang dapat mengarahkan pemahaman terhadap agama secara substantif. Karena pemahaman yang mengandaikan simbol keagamaan sebagai premis dari tafsir atas agama berkecenderungan tinggi menghasilkan konklusi berupa klaim kebenaran, yang menutup kemungkinan munculnya rasa empati, terlebih simpati atau dukungan kepada pihak yang berbeda keyakinan.

Pada konteksnya, menggeser pemahaman yang didasari pada monopoli kebenaran (teologi eksklusif) menuju tafsir baru yang meletakkan aspek kebenaran substantif (teologi inklusif) sebagai dasar tafsir keagamaan, menemui relevansinya dewasa ini. Agama mesti mengalami transformasi pada satu titik akhir yang diyakini dapat menyelamatkan nilai-nilai humanitas dalam kehidupan. Konvergensi agama-agama dipercaya dapat membawa perubahan, atau bahkan pembongkaran atas kebekuan sistem nilai yang sebelumnya dengan kejam justru melakukan dehumanisasi melalui agama.

Kebenaran substantif

Menumbuhkan tindak rekonstruksi terhadap kemapanan sebuah gagasan, atau yang disebut sebagai tafsir qoth`i dalam agama, sedikitnya dibutuhkan keberanian menerima kenyataan, ada kebenaran di lain tempat dari yang sebelumnya kita yakini. Hal itu tak mudah, terlebih di dalam lingkungan sosial yang terbiasa menempatkan agama sebagai budaya inti (core culture).

Kemapanan agama dalam lingkungan, yang oleh Durkheim disebut masyarakat mekanik, mengalokasikan suatu persepsi yang berujung pada ketidaksetaraan antarmanusia. Hal ini dapat dilihat dari ukuran-ukuran yang didasari pada irasionalitas dan simplifikasi yang berlebihan dalam pengajaran agama. Ketidaksetaraan dan irasionalitas dalam praktik keagamaan semacam inilah yang bermuara pada kebenaran monolitik para pemuka agama. Yang ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber kebenaran, dan bahkan mengalami personifikasi dari substansi Tuhan. Bentuk-bentuk personifikasi itu diekspresikan dalam terminologi wali, ratu adil, dan sejenisnya.

Kenyataan semacam ini jelas menjadi ganjalan yang cukup signifikan bagi berkembangnya teologi inklusif dalam memahami hakikat agama. Premis pada tingkat simbol berpotensi membangun satisfikasi spiritual yang koruptif atau bahkan manipulatif dalam praktek-praktek keagamaan. Naifnya lagi, agama sering kali menjadi bantalan kesadaran semu bagi perilaku despotisme kekuasaan, yang diistilahkan dengan `ujian Tuhan`.

Tafsir keagamaan semacam ini perlu digeser pada bentuk-bentuk pemahaman baru(?) yang melihat berbagai persoalan dengan jujur dan jernih. Agama sewajarnya ditempatkan pada posisinya yang mulia sebagai metode Tuhan mengajarkan manusia untuk bertindak adil. Sehingga masyarakat dapat melepaskan kacamata komunalistik dalam melihat kesejatian sebuah ekspresi kepasrahan makhluk terhadap Tuhannya. Dan mampu menghindari tindakan yang dapat menciptakan keterjebakan pada rangkaian simbol-simbol agama, yang di lain pihak mereduksi ekspresi kesejatian substantif sebagai refleksi penghambaan makhluk terhadap Penciptanya.

Mengembalikan agama pada asalnya dengan cara menafsirkan agama sebagaimana para nabi memberikan tafsiran, memang tidak mudah. Setidaknya, dibutuhkan sebuah kontekstualisasi atas teks yang sebelumnya dipahami melalui cara-cara skripturalistik. Sehingga agama tidak menjadi kaku dan terjebak pada tafsir tekstual yang berakibat pada dehumanisasi melalui agama. Agama yang awalnya humanis, dalam tafsir tekstual berganti kelamin menjadi ikon paling menakjubkan (baca: mengerikan?) dalam berbagai ekspresi kekerasan dan tindakan antisosial lainnya.

Mengembalikan otentisitas agama, sekali lagi, memang bukan pekerjaan mudah. Namun tak akan pernah selesai bila tak ada waktu untuk memulainya. Yang terpenting adalah tersedianya ruang dari dalam diri setiap penganut agama untuk menerima kenyataan, bahwa agama membutuhkan tafsir humanis bagi mediasi yang mampu mengantarkan teologi inklusif sebagai konvergensi agama-agama langit. Sehingga agama tak perlu lagi menampilkan parade hipokrisi (damai dan perang selama ini menjadi dua wajah mata uang bernama agama) untuk membangun pranata dalam masyarakat yang memiliki tingkat diversitas tinggi. Sebaliknya, agama memberikan inspirasi bagi terbukanya ruang yang mempertautkan umat manusia dalam sebuah tradisi baru, pembebasan.

KEMANUSIAAN, TEORI MODERNISASI, DAN DEPENDENSI

2001-04-05T08:47:00.000-07:00

KEMANUSIAAN, TEORI MODERNISASI, DAN DEPENDENSI

Oleh Agus Haryadi
Opini KOMPAS, Kamis 5 April 2001

TEPAT ketika Eropa, dan negara-negara Barat pada umumnya, memutuskan untuk melakukan pembongkaran teologis dengan memulai sejarah kapitalisme lewat konsep the Calling (berupa Beruf dalam bahasa Jerman), maka industrialisasi dan modernisasi menjadi gelombang pasang yang tak terhindarkan. Lahirnya kelas borjuasi baru, yang menurut Weber ahistoris, memperkuat tesis yang diyakininya dalam The Ethic Protestant and The Spirit of Capitalism, bahwa radikalisasi etika Protestan secara efektif telah menciptakan bangunan baru berupa suprastruktur masyarakat kapitalis modern.

Yang sepenuhnya dilandasi pada relasi sosial yang rasional, industry oriented, modern, efektif, efisien, dan kosmopolitan. Emile Durkheim menyebutnya dengan term masyarakat organik.

Di awal kelahirannya, industrialisasi telah menunjukkan gejala-gejala yang dapat mengancam ekuilibrium diversitas antarkelas dalam masyarakat. Lepasnya negara dari konstruksi sosial yang terdapat di dalam masyarakat, telah berhasil menciptakan pasar yang demikian bebas. Laissez Faire! Begitu kurang lebih yang diteriakkan mereka yang meyakini kapitalisme-liberal sebagai sumber pemecahan masalah antara negara dengan masyarakat dan aspek-aspek ekonominya. Negara hanya sekadar pelaku netral, di luar masyarakat, yang melegitimasi distribusi aset-aset kapital kepada mereka yang memiliki kemampuan mengelola.

Abad 18 menjadi saksi kekejaman betapa kapitalisme telah melahirkan masyarakat yang sakit. Kesenjangan sosial yang tinggi antara pemilik modal dengan kaum buruh telah memberikan efek dehumanisasi terhadap kelas pekerja. Eksploitasi tenaga buruh secara kejam bersembunyi di balik slogan demokrasi dan modernitas. Kesejahteraan diabaikan. Pada era seperti inilah anak-anak zaman seperti Marx dan Engels lahir dan dibesarkan. Kesadaran revolusioner kelas pekerja telah membangkitkan semangat kaum buruh untuk merebut kembali hak-hak mereka yang sebelumnya tak didapatkan. Dan gelar manusia-manusia pemberontak pun disematkan secara sepihak di dada-dada kaum revolusioner oleh pemilik kapital yang diuntungkan oleh situasi status quo kapitalisme-liberal.

Untunglah kapitalisme segera menyadari diri. Kemunculan gagasan dasar neoliberal bersikeras menjembatani problema masyarakat dengan negara. Ide-ide yang muncul antara lain melalui gagasan Keynesian telah menggeser kebijakan ekonomi liberal menjadi statisme (state-isme)--bukan etatisme--yang mengarah pada menguatnya peran negara selaku penyelenggara kesejahteraan masyarakat. Kapitalisme mereinkarnasikan dirinya dalam tampilan yang (sedikit) lebih humanis lewat neoliberalisme. Di batu ganjalan pertama ini, kapitalisme (untuk sementara?) lulus dari ujian tersebut. Namun, kita tak dapat secara tepat memastikan, apakah kapitalisme akan berhasil lolos dalam ujian-ujian selanjutnya sebagaimana diyakini Francois Fukuyama yang dengan hiperbolis menyebutnya sebagai the end of history.

***

DALAM perkembangan selanjutnya, teori modernisasi diletakkan sebagai upaya menciptakan replikasi model pembangunan bergaya liberal untuk diadopsi negara-negara Dunia Ketiga. Pendekatan pertama dimunculkan oleh Weber yang melihat variabel etos sebagai varian utama dalam melihat keterbelakangan Dunia Ketiga. Tesis ini diperkuat oleh McClelland yang meyakini kondisi psikologis prakondisi suatu masyarakat dalam memandang prestasi (the need for achievement) secara signifikan berkorelasi positif terhadap kelangsungan pembangunan.

Lewat modernisasi pulalah kemudian diperkenalkan tahap-tahap pembangunan politik maupun ekonomi sebagai gerak perubahan yang unilinear dan gradual. Di dalamnya terdapat pemahaman mengenai teori evolusi yang menganalogikan masyarakat sebagai makhluk organik, yang lahir, tumbuh berkembang menjadi dewasa, dan akhirnya mati. Demikian halnya dengan pembangunan politik, yang (telanjur) menjadikan Barat sebagai model puncak modernitas dalam tahap-tahap pembangunan.

Adopsi atas model pembangunan Barat di Dunia Ketiga yang mulai berlangsung pasca-Perang Dunia Kedua, telah memberikan warna tersendiri bagi Indonesia dan negara-negara Dunia Ketiga lainnya. Hingga hari ini, ternyata modernisasi tak kunjung mampu mengangkat martabat Dunia Ketiga sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Sebaliknya, eksploitasi transnasional yang muncul dalam wujud penanaman modal asing menggeser dan menggantikan bentuk kolonialisme yang semenjak lama dilakukan Barat terhadap Dunia Ketiga. Lewat isu HAM dan demokrasi, Barat memperlakukan Dunia Ketiga tak lebih dari sekadar anak didik yang bisa terus ditekan hingga melampaui batas titik normal. Indonesia dan negara Dunia Ketiga lainnya kian terpuruk, bahkan Indonesia khususnya, hampir-hampir mencapai titik nadir kebangkrutan sebagai bangsa, yang dimulai semenjak satu dekade terakhir Orde Baru hingga hari ini.

Kesadaran Dunia Ketiga mulai muncul dipelopori negara-negara Amerika Latin. Prebisch, Gunder Frank, dan Cardoso, adalah tiga nama yang bertanggung jawab mempopulerkan semangat kemandirian Dunia Ketiga dalam menghadapi negara maju. Bagi mereka, tak ada jalan selain bahwa Dunia Ketiga harus dipaksa masuk dalam percaturan dinamika industri di tingkat dunia. Hal inilah yang menginspirasikan Indonesia dan sebagian besar negara Dunia Ketiga lainnya yang berdampak pada munculnya ideologi pembangunanisme di samping ideologi formal yang telah ada. Manusia tak ditempatkan sesuai dengan kemanusiaannya, melainkan tak lebih sebagai robot-robot pembangunan pelengkap instrumen kapitalisme berskala nasional.

Agak berbeda dari negara-negara kapitalisme Barat yang telah lebih dulu memasuki industrialisasi, Dunia Ketiga memiliki logikanya tersendiri dalam menciptakan masyarakat industri. Di Dunia Ketiga, kebijakan industri justru muncul sebagai inisiatif negara, bukan masyarakat. Bila di Eropa dan negara-negara Barat lainnya industrialisasi berdampak pada demokratisasi politik, maka sebaliknya, kondisi obyektif Indonesia dan Dunia Ketiga lainnya, pasca-industrialisasi justru menampilkan wajah lain berupa terbentuknya pemerintahan otoriter yang secara sepihak menempatkan pembangunan sebagai basis ideologi negara dengan membunuh dimensi humanitas masyarakat, dan sekadar menjadikannya sebagai obyek pembangunan.

Hingga akhir tahun 1983, seiring dengan jatuhnya harga minyak di pasaran dunia yang membawa perekonomian Indonesia kian surut, tersadari bahwa ketika pembangunan telah diposisikan sebagai ideologi sesungguhnya pembangunan telah memberikan dampak berupa tindak kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan bahkan, pada tingkat tertentu pembangunan telah berganti kelamin menjadi kekerasan itu sendiri.

***

PERTUMBUHAN ekonomi yang mendapatkan prioritas dari pemerintahan Orde Baru telah melepaskan manusia dari kemanusiaannya. Politik menjadi barang tabu bagi masyarakat, kecuali bagi mereka yang dibenarkan oleh pemerintah. Itu pun tak lepas dari bentuk-bentuk korporatisme negara. Ideologi selain Pancasila dan pembangunan menjadi barang haram yang setiap waktu dapat mengancam keselamatan jiwa para penganutnya. Tak terhitung jumlah korban kemanusiaan yang harus jatuh atas nama pembangunan dan kepentingan nasional dalam kurun waktu tiga dasawarsa terakhir.

Sebagian besar, untuk tidak mengatakan seluruhnya, kebijakan yang dibuat pemerintahan Orde Baru secara oposisional berhadapan dengan dimensi lain dari kepentingan masyarakat. Pemerintah secara sistematis menjustifikasi kejahatan kemanusiaan atas nama pembangunan, dan menggusur rakyat dari rumahnya sendiri melalui stigmatisasi penghambat pembangunan. Derita yang diperoleh rakyat menemukan korelasi positifnya seiring dengan kian meningkatnya akselerasi pemerintah dalam mengkampanyekan ideologi pembangunan.

Di titik inilah kemudian terjadi diskoneksitas yang gamang antara kehendak pembangunan dengan ekspektasi kaum pekerja yang sesungguhnya menjadi core dalam proses pembangunan. Yang dengan posisinya semacam ini, seharusnya menjadi dominan dalam pembangunan ekonomi dan politik dalam melahirkan sebuah kebijakan.

Kegagalan modernisasi dan dependensi sebagai dua pendekatan teori pembangunan tentu mengindikasikan eksistensi variabel lain yang masih invisible untuk dicermati. Bahwa sesungguhnya pembangunan tak hanya sekadar melibatkan kerja-kerja otot yang ditempatkan sebagai obyek pembangunan. Di sinilah pemahaman yang komprehensif akan kondisi obyektif suatu bangsa sangat dibutuhkan.

Mungkin benar apa yang dikatakan Hirschman, "Harus ada konfrontasi yang cukup lama antara manusia dengan situasi, sebelum sebuah kreativitas atau solusi lahir." Ungkapan tersebut menarik, karena sejumlah varian yang mempengaruhi kondisi-kondisi obyektif suatu bangsa memang berbeda dari bangsa lainnya. Perbedaan itu pula yang akhirnya membawa dampak perbedaan dalam orientasi pembangunan di setiap negara. Yang menjadi penting dalam konteks ini adalah penghargaan atas situasi kultural yang secara subyektif menjadi penentu paling signifikan atas keberhasilan pembangunan. Dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek utama pembangunan, maka penghargaan atas kemanusiaan dijunjung tinggi. Dan sebaliknya, menempatkan manusia-manusia pembangunan dengan sebutan SDM (sumber daya manusia) harus segera dieliminasi, karena telah terjebak dengan menempatkan manusia sebagai faktor produksi yang tak berbeda dari faktor-faktor produksi lain yang tak memiliki "nilai kemanusiaan".

Pembangunan yang dikampanyekan pemerintah tak seharusnya dimanifestasikan sebagai reduksionisme atas humanitas yang selayaknya dihormati. Pembangunan yang berorientasi kemanusiaan adalah pembangunan yang menempatkan kesejahteraan dan kebebasan mengaktualisasikan diri sebagai variabel utama pembangunan. Dengan menghindari keterjebakan dari semangat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengejar setinggi-tingginya penanaman modal asing. Namun, bermuara pada tergadaikannya core kebangsaan melalui aliansi segitiga antara kelompok-kelompok feodal, birokrasi, dan kapitalisme internasional.

Semangat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, an sich, terbukti tak cukup mampu memenuhi kebutuhan substansial masyarakat. Bahkan pada tingkat tertentu, sebenarnya, masyarakat bersedia untuk hidup menempuh kesulitan di awal pembangunan. Asalkan hal yang sama juga dilakukan oleh elite-elite pemerintahan yang sewajarnya memberikan keteladanan politik. Tak masalah bagi rakyat untuk membangun perekonomian dari bawah, asal pemerataan dapat dilangsungkan.

Di samping itu, untuk menjawab terjadinya diskoneksitas antara ekspektasi publik dengan elite birokrasi pemerintahan, maka harus muncul semacam jaminan dari institusi negara untuk menjaga pranata bagi partisipasi yang otonom dari masyarakat. Negara mesti berbesar hati memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses-proses artikulasi dan agregasi politik. Penciptaan korporatisme negara dalam berbagai wujudnya hanya akan mengkreasikan kembali dehumanisasi dalam wajahnya yang menyeramkan.

Indonesia harus secepatnya menemukan orientasi pembangunan dengan segala falsafah kemanusiaannya. Pembangunan yang melepaskan diri dari kemanusiaan, entah dalam perspektif modernisasi maupun dependensi, dapat dipastikan akan berakhir dengan kegagalan. Dependensi menginspirasikan keyakinan baru dalam manusia-manusia Dunia Ketiga, bahwa untuk mengejar ketertinggalan, mau tak mau, industri adalah keniscayaan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat. Di lain pihak, adopsi pembangunan politik dan ekonomi dalam riwayat panjang modernisasi akan sangat bermanfaat sebagai pelajaran berharga untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan kapitalisme kejam abad 18. Titik temu dependensi dan modernisasi dalam kemanusiaan, adalah pembangunan yang indah.

* Agus Haryadi, Kepala Divisi Pusat Studi Agama dan Peradaban, tergabung dalam Political Science Forum.